Implementasi Kebijakan dan Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Wilayah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah)

Sahisnu Wanditadiva, Prof. Subejo, S.P., M.Sc., Ph.D.; Dr. Sudrajat, S.Si., M.P.

2024 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Pangan adalah kebutuhan paling mendasar bagi manusia dan juga merupakan bagian dari HAM.  Oleh karenanya, negara per se pemerintah selaku pengemban kewajiban (duty bearer) atas HAM warganya (rights holder) berkewajiban untuk memenuhinya (to fulfill). Pemenuhan hak warga negara atas pangan dilakukan dengan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang merata di seluruh wilayah NKRI, baik pada tingkat nasional, daerah, maupun perseorangan, dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ketahanan pangan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Batang, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan wilayah di Kabupaten Batang pada masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyingkap bagaimana realitas di lapangan dan kemungkinan lebih lanjut (further possibilites) yang bisa dilakukan setelah memahami realitas tersebut. Teknik penelitian empiris digunakan dengan melakukan pra-komunikasi dengan informan, wawancara, serta analisis data yang diperoleh. Informan dipilih menggunakan teknik criterion sampling, di mana kriteria-kriteria tertentu ditetapkan oleh peneliti sebagai dasar pemilihan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten Batang telah mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan secara baik melalui aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Namun, penyempurnaan masih perlu dilakukan terhadap beberapa aspek teknis. Implementasi kebijakan masih terbatas pada pelaksanaan program-program nasional, dan Pemda Kabupaten Batang belum dapat memaksimalkan otonomi yang diberikan kepadanya untuk meningkatkan ketahanan pangan wilayah secara mandiri karena keterbatasan anggaran. Variasi dalam tingkat dedikasi pemimpin juga menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan saat terjadi rotasi pejabat Eselon II. Penelitian ini merumuskan tiga strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan wilayah di Kabupaten Batang, yaitu: 1) peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrat Pemda Kabupaten Batang serta penguatan sistem dan kebijakan institusional; 2) pengelolaan dan pemberdayaan inisiatif pangan lokal; dan 3) integrasi inisiatif pangan lokal ke dalam kebijakan daerah.

Food is a fundamental human necessity and an integral part of human rights. The state, as the duty bearer for the rights of its citizens, is therefore obligated to fulfill the right to food. The fulfillment of citizens’ rights to food is achieved by ensuring the availability, accessibility, and utilization of food throughout the entire territory of the Republic of Indonesia (NKRI), both at national, regional, and individual levels, leveraging local resources, institutions, and culture. This research aims to analyze the implementation of food security policies by the Local Government of Batang Regency and formulate strategies to enhance regional food security in Batang Regency in the future.

This research employs a qualitative approach to uncovering the realities on the ground and exploring further possibilities after understanding these realities. Empirical research techniques are used, involving pre-communication with informants, interviews, and subsequent analysis of the obtained data. Informants are selected using criterion sampling, where they are chosen based on specific criteria established by the researcher.

The results indicate that the Local Government of Batang Regency has effectively implemented food security policies through the aspect of availability, accessibility, and utilization of food. However, improvements are still needed in several technical aspects. The implementation of food security policies is still limited to the execution of national programs, and the Local Government of Batang Regency has yet to fully utilize the autonomy granted to it to independently enhance its regional food security due to budget constraints. Variations in the dedication levels of leaders also lead to inconsistencies in policy implementation during the rotation of Echelon II officials. This study formulates three strategies to enhance regional food security in Batang Regency: 1) improving the quality of human resources among the bureaucrats of the Local Government of Batang Regency and strengthening institutional systems and policies; 2) managing and empowering local food initiatives; and 3) integrating local food initiatives into local policies.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kebijakan, Ketahanan Pangan