DETERMINAN FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH DAERAH PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Dona Sukma Permana, Vogy Gautama Buanaputra, S.E., M.Sc., Ph.D., AFHEA

2024 | Tesis | S2 MANAJEMEN (MM) JAKARTA

Pada tahun 2022, pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Salah satu muatan UU HKPD adalah merubah ketentuan sebelumnya mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), dimana saat ini DAU terbagi menjadi dua yakni DAU earmarked yang dibatasi penggunaannya dan DAU non-earmarked yang tidak dibatasi penggunaannya sebagaimana ketentuan pada pasal 130 UU HKPD. Dengan adanya perubahan aturan DAU tersebut, memunculkan pertanyaan apakah DAU earmarked menjadi salah satu determinan pemerintah daerah berada dalam kondisi kesulitan keuangan.
Dengan menggunakan data APBD tahun 2023 dan metode regresi logistik penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa DAU earmarked secara statistik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas pemda mengalami kesulitan keuangan pada alpha 1%.  Lebih jauh, rasio belanja bunga terhadap pendapatan, rasio pendapatan terhadap debt service, dan rasio belanja operasional terhadap pendapatan juga secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pemda mengalami kesulitan keuangan pada alpha 10%.

In 2022, the central government publishes Law number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Government (HKPD law). One of the contents of the HKPD Law which changes the previous provisions is regarding General Alocation Fund (DAU), where currently DAU is divided into two, namely earmarked DAU which is limited in use and non-earmarked DAU which is not limited in use as stipulated in article 130 of the HKPD Law. With the changes to the DAU regulations, it raises the question of whether earmarked DAU is one of the determinants of local governments being in a state of financial distress.
By using APBD data for 2023 and the logistic regression method, this research concludes that earmarked DAU statistically has a positive and significant influence on the probability of local governments experiencing financial distress at an alpha of 1%. Furthermore, the ratio of interest expenditure to income, the ratio of income to debt service, and the ratio of operational expenditure to income also have a statistically significant influence on the probability of local governments experiencing financial distress at an alpha of 10%.

Kata Kunci : kesulitan keuangan, financial distress, Dana Alokasi Umum, APBD, UU HKPD.