Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Teori Pemidanaan

REZA FAHRIZAL, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Perma Nomor 1 Tahun 2020) terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam putusan hakim, menganalisis teori pemidanaan yang dianut oleh hakim dalam putusan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, dan menganalisis ius constiuendum pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan penelitian berupa data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didukung data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber. Analisis data berupa analisis kualitatif secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat ditarik tiga kesimpulan Pertama, 4 (empat) tahun setelah berlakunya Perma ini mayoritas Hakim telah menerapkannya, tetapi masih ditemukan putusan-putusan Hakim yang tidak memedomani Perma Nomor 1 Tahun 2020, baik itu tidak mempertimbangkan tahapan-tahapan serta kriterianya, atau bahkan sama sekali tidak merujuk Perma ini dalam putusan. Kedua, tidak banyak putusan Hakim yang secara eksplisit mempertimbangkan Teori Pemidanaan dalam konsideransnya. Hakim dalam memutus perkara korupsi memang tidak selalu menggunakan teori tujuan pemidanaan, tetapi lebih memperhatikan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana, cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, dan peraturan yang dilanggarnya. Ketiga, Masih terdapat kelemahan dalam pedoman pemidanaan Perma Nomor 1 Tahun 2020 ini, yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2020 hanya mengatur terbatas pada tindak pidana korupsi dengan jenis kerugian keuangan negara saja, Perma Nomor 1 Tahun 2020 tidak mempertimbangkan latar belakang pekerjaan terdakwa. 

This study aims to determine and analyze the application of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 (Perma Nomor 1 Tahun 2020) to corruption cases in judges' decisions, analyze the theory of punishment adopted by judges in deciding corruption cases based on Perma Nomor 1 Tahun 2020, and analyze the “ius constiuendum” of guidelines for punishment of corruption crimes.

This type of research is descriptive normative legal research using a statutory approach. Research materials in the form of secondary data in the form of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials supported by primary data in the form of interviews with sources. Data analysis is in the form of descriptive analytical qualitative analysis.

The results of the research that has been carried out by the author can be concluded that: First, 4 (four) years after the enactment of this Perma, the majority of Judges have implemented it, but there are still Judges' decisions that do not guide Perma Nomor 1 Tahun 2020, either not considering the stages and criteria, or even not referring to this Perma at all in the decision. Second, not many judges' decisions explicitly consider the Theory of Punishment in the consideration. Judges in deciding corruption cases do not always use the theory of punishment objectives, but pay more attention to the acts of corruption committed by the convicted person, the manner in which the acts were committed, and the regulations they violated. Third, there are still weaknesses in the sentencing guidelines of Perma Nomor 1 Tahun 2020, which are only regulates limited to corruption crimes with types of state financial losses. Perma Nomor 1 Tahun 2020 does not consider the defendant's employment background. 

Kata Kunci : Peraturan Mahkamah Agung, Tindak Pidana Korupsi, Teori Pemidanaan