PELAKSANAAN PEKERJAAN ALIH DAYA JASA LAINNYA DI BALAI BESAR GURU PENGGERAK PROVINSI D.I YOGYAKARTA (BBGP D.I.Y)

Wiena Lya Erthasari, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum

Alih daya di Instansi Pemerintah ada dalam dimensi pengadaan jasa lainnya, namun terkait pengaturan mengenai perlindungan tenaga kerja alih daya jasa lainnya di Instansi Pemerintah belum diatur secara rinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Balai Besar Guru Penggerak Provinsi D.I Yogyakarta (BBGP DIY) terkait dengan pengalihan perlindungan hak pekerja alih daya jasa lainnya dalam hal peraturan belum lengkap, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengalihan perlindungan hak pekerja alih daya jasa lainnya di BBGP D.I.Y jika terjadi pemutusan kontrak penyerahan sebagian pekerjaan secara sepihak oleh BBGP D.I.Y.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan melalui wawancara dengan narasumber dan responden dengan alat berupa pedoman wawancara. Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menyatakan, bahwa peran BBGP DIY dalam memastikan pengalihan perlindungan pekerja alih daya jasa lainnya dalam hal peraturan belum lengkap belum dilaksanakan secara maksimal, sebab masih ditemukannya pelanggaran terhadap hak pekerja alih daya jasa lainnya. Pelaksanaan pengalihan perlindungan hak pekerja alih daya jasa lainnya jika terjadi pemutusan kontrak penyerahan pekerjaan secara sepihak oleh BBGP DIY, dapat dilakukan dengan penunjukan langsung perusahaan alih daya baru yang mampu memenuhi pengalihan perlindungan hak pekerja sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan terkait ketenagakerjaan.

Outsourcing in Government Institutions exists within the dimension of procurement of other services, but the regulations regarding the protection of labour in the Government Institutions are not regulated yet. The research aims to determine and analyze the role of the BBGP D.I.Y in the transfer of protection of rights of other service outsourced workers in cases where regulations are incomplete, and to determine and analyze the transfer of protection of rights of other service outsourced workers at the BBGP D.I.Y in the case of termination of the contract’s procurement by the BBGP D.I.Y

            This study uses a descriptive juridical empirical method. The juridical research is conducted by examining library materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials through document studies. Empirical research is conducted through interviews with informants and respondents using interview guidelines. Data obtained from library research and field research are analyzed qualitatively, and the results obtained from this study are presented descriptively

.

            The results of this study reveal that the role of BBGP DIY in securing the transfer of workers' protection is not at its maximum, because there is still a violation of workers' rights. The implementation of the transfer of protection of workers' rights in the case of termination of the contract’s procurement by BBGP DIY can be accomplished by directly appointing a new transfer company that capable of meeting the transfer protection of employees as regulated by employment regulations.

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Pekerja, Alih Daya, Pengalihan, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi D.I Yogyakarta (BBGP DIY)