IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) DALAM TATA NIAGA HASIL HUTAN RAKYAT (Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah)

Aditya Perdana Putra , Dr.Ir.San Afri Awang, M.Sc

2008 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Departemen Kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 51/Menhut-II/2006 tentang penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak. Kebijakan P.51/2006 sudah berlaku di Kabupaten Wonosobo. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat kepatuhan implementor (Kcpala Dcsa/Lurah) terhadap standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan pemerintah, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan SKAU. Penelitian dilakukan di desa terpilih dalam administrasi kabupaten Wonosobo yaitu Desa Kalimcndong, Kecamatan Leksono dan Kelurahan Kepi!, Kecamatan Kepi!. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif berdasarkan metode evaluasi kebijakan. Penelitian ini lebih terfokus pada proses pelaksanaan program (implementasi kebijakan) SKAU. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah pengelola SKAU Dishutbun Kabupaten Wonosobo, Kepala Desa/Lurah, para pemilik depo, penebas, dan petani di dua desa sampel Analisis data menggunakan analisis dikskriptifkualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan implementor (Kepala Desa/Lurah) secara umum di Kabupaten Wonosobo masih rendah. Faktor-faktor mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan adalah komunik.i:;i, &i!????;,p pc!a!,:;:::::a, kondi.;i lingkungan pemasaran kayu rakyat, surnberdaya, dan kejelasan isi kebijakan SKAV. Komunikasi: Koordinasi antara lembaga Dibutbun Kabupaten Wonosobo dan Lembaga rle'sl' mac;ih hel11m hPrj:il:in rle'l3;;in haik, proses sosialisasi: sebagian besar petani atau pt:n..:b???? iiJaJ.. rr1-:ngetahui manfaat SKAU. Sikap pelaksana (Kepala/Lurah): pernahaman pelaksana terhadap kebijakan kurang mendukung, kemampuan manajerial tidak sesuai rfongan isi kchijakan SK.AU (P.51/2006). Kondisi lingkungan: Sebagian besar petani di dua desa sampel mcnggunakan pola pcmasaran kayu rakyat (scngon) $istem teh:i:,.i, d;m menggunakan sistern penjualan dengan cara penjualan beberapa tcgakan tctapi dilakukan herkali-kali, SKAU sebatas ini digunakan oleh para pengepul (Depo), adanya peredaran ;;i3J????!!I\O !::>r????_:\\.J p:..,::,u. dl1!1 s.:bagian besar responden tidak setuju dengan adanya proses penebangn.n kayu seng0,1 harus wajib rnelakukan pelaporan kepada Kepala Desa/Lurah. Sumbcrda.ya: Kompctensi Kepala/Lurah dalam hal pcnetapan jenis kayu dan pengukuran kayu masih kurang baik, ketersediaan dana operasional dala;.; imple1;1er:tasi keb:j:i.bn SKAU tidak ada Kejelasan isi kebijakan: Jaring-jaring peraturan antara PP.34/2002, P.26/2005, dan P.51/2006 masih saling tumpang tindih, isi Kebijakan dan standar prosedur kerja kebijakan SKAU (P.51/2006) rnasih belum jelas.

Abstrac Ministry of Forestry has published Forestry Ministry regulation No: 51/Menhut­Il/2006 about Surat Keterangan Asal Usu! (SKAU) employing for wood forest product conveyance that came from authorization forest. The policy of P.51/2006 has applied in Wonosobo district. The aims of this research is for analyzing implementer obedience grade (head of village/Lurah) towards standard and work procedure that had enacted by government, analyzed some factors which influence failure and successful of SKAU implementation in the private forest trade system. Abstrac Ministry of Forestry has published Forestry Ministry regulation No: 51/Menhut­Il/2006 about Surat Keterangan Asal Usu! (SKAU) employing for wood forest product conveyance that came from authorization forest. The policy of P.51/2006 has applied in Wonosobo district. The aims of this research is for analyzing implementer obedience grade (head of village/Lurah) towards standard and work procedure that had enacted by government, analyzed some factors which influence failure and successful of SKAU implementation in the private forest trade system. village, Leksono and Kepi! district, Wonosobo regency. Research method that used was qualitative method based on policy evaluation method. ihis research more focused to the process of SKAU implementation. Appropriation sample that used was purposive sampling technic. Sample in research are SKAU manager Dishutbun wonosobo regency, heads village, collectors (depo), midleman, and farmers in the sample village. Data analysis that used was qualitative descriptive analysis. The result of this research were implementer obedience grade commonly at Wonosobo district still in low grade. Some factors that influenced failure and successful were communication, practitioner attitude, environment condition of private wood marketing, resources, and clarity of SKAU policy. Communication: coordination between Plantation and Forestry bureau of Wonosobo district and village bureau had not done well, socialization process: most of farmer did not know about the utilization of SKAU policy. Practitioner attitude (Head of Village): practitioner understanding towards to the policy still low, managerial skill did not suitable with SKAU policy contains (P.51/206). Environment condition: most of farmer at two sample villages used private wood marketing (Sengon) cutting system and disposal system by selling some fields but it was done regularly, current time, SKAU was used by collector (Depo) only, deceptive SKAU form, and most of respondents disagree with procedure which obliged the respondents doing report step to the Head of village if they wanted to cut Sengon wood. Resources: the competence of head of village in wood species enactment and wood measuring was not well, there was no operational funding support for SKAU implementation. Clarity of SKAU: regulation nets among PP.34/2002, P.26/2005, and P.51/2006 still has overlapping way, policy contain and standard procedure of SKAU (P.51/2006) hadn't cleared yet.

Kata Kunci : kebijakan, SKAU, implementasi