PENILAIAN KESELARASAN NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Chintya Insani Amelia, Dr. Dian Agung Wicaksono,S.H., LL.M

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini membahas mengenai penilaian keselarasan Naskah Akademik dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Naskah Akademik dalam proses pembentukan Undang-Undang tidak seharusnya dipandang sebagai formalitas untuk memenuhi syarat penyusunan Undang-Undang saja, tetapi merupakan potret tentang latar belakang perlunya suatu Undang-Undang dibuat. Pentingnya Naskah Akademik tidak hanya terbatas dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Undang-Undang saja, namun hingga suatu Undang-Undang tersebut ditetapkan. Maka dari itu antara Naskah Akademik dengan materi muatan dalam Undang-Undang harus tersinkronisasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif melalui penelitian bahan pustaka yang dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber yang relevan dalam penyelarasan Naskah Akademik. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran dan pemaparan atas obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian yang didapatkan Pertama, pada dasarnya proses perencanaan Undang-Undang pada Pemerintah, DPR, dan DPD dilakukan dalam Prolegnas jangka menengah, Prolegnas prioritas tahunan, daftar kumulatif terbuka, Undang-Undang di luar Prolegnas, serta penyusunan Naskah Akademik. Kedua, eksistensi Naskah Akademik dalam perencanaan Undang-Undang pada Pemerintah, DPR, dan DPD secara formal adalah sebagai dokumen yang wajib ada, yang disertakan dalam tiap pengusulan RUU. Ketiga, Penyelarasan Naskah Akademik merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan Undang-Undang yang hanya ditemukan pengaturannya secara rinci di lingkungan Pemerintah. Adanya penyelarasan Naskah Akademik terkesan menambah panjang daftar kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam menyusun RUU. Maka dari itu perlu dilakukan penyederhanaan secara tahapan dan kelembagaan. Melalui penyederhanaan tahapan, penyelarasan Naskah Akademik dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Tahap penyusunan RUU akan lebih efektif apabila dilakukan penyederhanaan secara kelembagaan, yang dilaksanakan oleh satu lembaga yang bertanggung jawab penuh dalam pembentukan Undang-Undang.

This research discusses the assessment of the harmony of academic papers in the formation of laws in Indonesia. Academic papers in the law-making process should not be seen as a formality to fulfill the requirements of law-making, but as a portrait of the background of the need for a law to be made. The importance of academic papers is not only limited to the process of planning, drafting, and discussing the law, but also until the law is enacted. Therefore, the Academic Paper and the content material in the Law must be synchronized. The type of research used in this writing is normative juridical through literature research complemented by interviews with relevant sources in the harmonization of academic papers. This research is descriptive in nature to provide a description and explanation of the object of research as a result of the research that has been conducted. First, basically the process of planning the Act on the Government, DPR, and DPD is done in the medium-term Prolegnas, annual priority Prolegnas, open cumulative list, the Act outside the Prolegnas, and the preparation of Academic Paper. Second, the existence of Academic Paper in the planning of the Act on the Government, DPR, and DPD formally is as a document that must exist, which is included in each proposed bill. Third, the alignment of academic papers is one of the stages in the formation of the Act which is only found in detail in the Government. The alignment of the Academic Script seems to add to the long list of activities that must be carried out by the initiator in preparing the Bill. Therefore, it is necessary to simplify the stages and institutions. Through the simplification of stages, the alignment of academic papers can be carried out simultaneously with the stages of harmonization, rounding, and stabilization of conception. The stage of drafting a bill will be more effective if institutional simplification is carried out, which is carried out by one institution that is fully responsible for the formation of the Law.

Kata Kunci : Penyelarasan, Naskah Akademik, Undang-Undang