ANALISIS KONFLIK LAHAN HUTAN ADAT ANTARA MASYARAKAT ADAT NAGARI LUBUK KILANGAN DAN DINAS KEHUTANAN PADANG SUMATERA BARAT

DYAH WULAN NOVITASARI , Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.

2008 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Dalam masyarakat Minangkabau, suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang tertinggi adalah nagari yang mempunyai batas-batas tertentu, harta kekayaan tertentu, penguasa dan anggota masyarakat tertentu. Kebijakan politik otonomi daerah memberi peluang kepada nagari untuk mengatur dan mengurus rurnah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber daya alam. Pengelolaan hutan yang terjadi tidak selalu demikian, terbukti oleh adanya kasus yang terjadi pada masyarakat adat Nagari Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat. Kegiatan pemerintah (Dinas Kehutanan) dalam perubahan status dan fungsi hutan dari hutan adat menjadi hutan lindung tidak dilakukan secara transparan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis munculnya konflik struktural lahan hutan adat Nagari Lubuk Kilangan, menganalisis latar belakang terjadi perubahan status dan fungsi hutan pada hutan adat Lubuk K.ilangan, menganalisis akibat perubahan status dan fungsi hutan bagi masyarakat adat sekitamya. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif y ang berupa penelitian kasus (case study) dengan pendekatan struktural yang menggunakan data primer berupa wawancara dan observasi dan data sekunder berupa studi dokurnentasi . Informan yang dipilih adalah Dinas kehutanan SUMBAR, BPN Kota Padang, Tokoh Adat KAN, PT. Semen Padang, dan Bappeda. Konflik struktural dalam penelitian ini adalah perubahan status dan fungsi hutan adat di lahan hutan adat milik masyarakat adat Nagari, sehingga analisis data dimulai pada masalah yang ada dalam wilayah Nagari. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa akar konflik struktural lahan hutan adat Nagari Lubuk Kilangan disebabkan oleh hak kepemilikan hutan antara masyarakat adat Lubuk Kilangan dengan Dinas Kehutanan dan kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa hutan adat yang berada di wilayah Lubuk Kilangan masuk ke dalam kawasan hutan lindung Perubahan status dan fungsi kawasan hutan yang terjadi karena tidak adanya perda yang mengatur bahwa kawasan Lubuk Kilangan adalah hutan adat, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berupa SK 422/Menhutbun/Kpts Il/1999. Akibat perubahan status dan fungsi kawasan hutan ini adalah kawasan hutan di Lubuk Kilangan menjadi jelas status clan fungsinya berdasarkan hukurn Negara yaitu sebagai hutan lindung, tetapi dibalik itu terdapat ketidakjelasan nasib masyarakat adat Nagari Lubuk K.ilangan terkait dengan kesepakatan yang telah di buat bersama PT. Semen Padang.

In Minangkabau society, a highest unite society of local law is Nagari wich has certain limitations, certain wealth, certain authority and society member. The region political autonomy policy gives a chance to Nagari for managing and organizing their own household including managing the natural resource. The forest management does not seem like this, it is proved by the case that happened in nagari local society of Lubuk Kilangan, Padang, West Sumatera. The government activity (Forestry Department) in forest status and function trantition from the local forest into protect forest is not done transparently. The purpose of this research is to analyze the appearance of nagari local forest land structural conflict of Lubuk Kilangan, to analyze the back ground of forest status and function trantition in local forest land of Lubuk Kilangan, and to analyze the result of forest status and jimction trantition for local society. The research method used in this paper is qualitative method wich is case study with structural approach wich is used primary data of interv iew and observation and secondary of documentation study. The informant are Forestry Department of SUMBAR, BPN of Padang, Kantor KAN, PT Semen Padang, Bappeda. The structural conflict in this research is status and fimction trantition o f local forest in local forest land belong to the nagari local society, so the data analysis is started from the problem in the area of Nagari. According to the research result, the core structural conflict of nagari local forest land of Lubuk Kilangan are caused by the forest privilege between local society of Lubuk Kilangan and Forest Department and Government policy wich declared that the local forest wich belong to Lubuk Kilangan come into the protect forest area. The status and fimction trantition is caused by the destruction of perda wich is controlled that Lubuk Kilangan area is a protection forest area, so the government declared the poli,y of SK -122 Menhutbun Kpts II 1999. The result of the status and function trantilion of forest area is the status and fimction forest area in Lubuk Kilangan becomes clear base on the Nation law is as protect forest, but beyond this fact there is an impulsive fate of nagari local society of Lubuk Kilangan caught with the agreement has been made together with PT Semen Padang.

Kata Kunci : Rutan adat, Pemerintah, Masyarakat adat, Konflik Laban.