Kami Benar Mereka Salah dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Paham Syi’ah: Telaah Paradigma Kritis

Muhammad Ridwan, Prof. Dr. Syamsul Hadi, S.U., M.A.; Dr. Amir Ma'ruf, M.Hum.

2024 | Disertasi | S3 Ilmu-ilmu Humaniora

Fatwa berkaitan dengan paham Syi’ah merupakan legitimasi formal dari Majelis Ulama Indonesia, baik Pusat maupun Provinsi Jawa Timur. Fatwa tersebut menuduh paham Syi’ah sebagai pihak yang menimbulkan ketidakstabilan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fatwa tersebut menjelaskan tentang kesesatan ajaran Syi’ah dan sejumlah karakteristik negatif Syi’ah. Isu-isu ini “dikodifikasi” menjadi aturan legal formal fatwa MUI tentang kesesatan paham Syi’ah. Penelitian ini mengkaji fatwa tersebut berdasarkan paradigma kritis model Norman Fairclough. Objek material penelitian ini adalah fatwa MUI Pusat tahun 1984 tentang “Paham Syi’ah” dan fatwa MUI Provinsi Jawa Timur tentang “Kesesatan Ajaran Syi’ah” tahun 2012. Pertanyaaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan aspek tekstual, aspek praktik diskursif, dan praktik sosial teks Fatwa MUI tentang paham Syi’ah. 

Hasil penelitian menerangkan bahwa motif ditetapkannya fatwa MUI Pusat tahun 1984 adalah berkaitan dengan kondisi sosial dan politik global yang sedang berkembang, yaitu Revolusi Islam Iran, sedangkan Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik lokal bangsa Indonesia. Pada bagian kajian tekstual, praktik kelompok dominasi, MUI yang mewakili paham Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jama’ah, mengkontestan dan memperjuangkan ideologi dan kekuasaan atas paham Syi’ah sebagai kelompok minoritas. Instrumen yang dipilih adalah pendayagunaan kosakata, tata bahasa, relasi makna, kohesi, dan koherensi. Secara umum, MUI Pusat dan MUI Provinsi Jawa Timur berkeinginan meneguhkan ideologi dominatif, ideologi marginalisasi, ideologi islamisme, ideologi eksklusivisme, ideologi “phallosentris” dan ideologi apofatisme melalui teks fatwa yang berkaitan dengan Paham Syi’ah. Seyogyanya, masyarakat memandang bahwa fatwa ini bertujuan melindungi paham mayoritas dan mendudukkan paham minoritas pada posisi yang setara. Perlindungan dan pendudukan ini adalah internalisasi kedua fatwa tersebut.  

Fatwas related to Shi'a are the formal legitimacy of the Indonesian Ulema Council, both Central and East Java Provinces. The fatwa accused Shia of causing instability to the Unitary State of the Republic of Indonesia. The fatwa explains the heresy of Shia teachings and a number of negative characteristics of Shia. These issues were "codified" into the formal legal rules of the MUI's fatwa on Shia heresy. This study examines the fatwa based on the critical paradigm of Norman Fairclough's model. The material object of this research is the fatwa of the Central MUI in 1984 concerning Shi'a Understanding and the fatwa of the MUI East Java Province concerning the Heresy of Shi'a Teachings in 2012. The questions asked were related to textual aspects, aspects of discursive practices, and social practices of MUI Fatwa texts on Shi'ism. 

The results of the study explained that the motive for the stipulation of the Central MUI fatwa in 1984 was related to the developing global social and political conditions, namely the Iranian Islamic Revolution while the MUI fatwa of East Java Province was influenced by the local social and political conditions of the Indonesian nation. In the textual studies section, the practice of the domination group, MUI which represents Sunni or Ahlus Sunnah wal Jama'ah, contests and fights for ideology and power over Shia as a minority group. The instruments chosen are the utilization of vocabulary, grammar, meaning relations, cohesion, and coherence. In general, the Central MUI and MUI of East Java Province want to strengthen the ideology of domination, the ideology of marginalization, the ideology of Islamism, the ideology of exclusivism, the ideology of "phallocentric" and the ideology of apophatism through the text of fatwas related to Shi'ism. It's appropriate, the public views that this fatwa aims to protect the majority and place minorities in an equal position. This protection and occupation is the internalization of both fatwas. 

Kata Kunci : Fatwa, Shi'a, Indonesian Ulema Council, Critical Paradigm, Critical Discourse Analysis, Ideology