PENGATURAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT VERTIKAL KEMENTERIAN KESEHATAN

Muhammad Aswar Basri, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika pengaturan pengendalian gratifikasi di lingkungan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji urgensi perlunya pengaturan pengendalian gratifikasi di lingkungan Rumah Sakit Vertikal untuk diadakan dalam peraturan perundang-undangan di masa mendatang.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penetitian ini berupa data primer yang berasal dari wawancara narasumber dan responden serta data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif.
Penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, belum terdapat spesifikasi pengaturan pengendalian gratifikasi di lingkungan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, sehingga menciptakan peluang bagi tenaga kesehatan dan pegawai rumah sakit untuk tidak terjerat ketentuan pengendalian gratifikasi serta prosesi penanganan yang mengedepankan upaya administratif (etik dan disiplin profesi). Kedua, gratifikasi yang bertentangan dengan Pancasila sebagai pertimbangan filosofis, kerugian masyarakat yang ditimbulkan sebagai pertimbangan sosiologis, dan belum adanya spesifikasi pengaturan sebagai pertimbangan yuridis merupakan urgensi dibutuhkannya pengaturan spesifik tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, yang model pengaturannya dapat diwujudkan dengan kebijakan non-penal dan perbaikan regulasi.

This research aims to examine the problems of gratuity control arrangements within the Ministry of Health's Vertical Hospitals. This research also aims to examine the urgency of the need for gratuity control arrangements in the Vertical Hospital environment to be held in future legislation.
This research is normative-empirical legal research with descriptive research nature. The data used in this research are primary data derived from interviews with sources and respondents and secondary data derived from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis is carried out using qualitative methods and drawing conclusions using inductive methods.
This research shows two conclusions. First, there is no specification of gratuity control arrangements within the Vertical Hospital of the Ministry of Health, thus creating opportunities for health workers and hospital employees not to be caught by the provisions of gratuity control and a handling process that prioritizes administrative efforts (ethics and professional discipline). Second, gratuities that are contrary to Pancasila as a philosophical consideration, the loss of society caused as a sociological consideration, and the absence of regulatory specifications as a juridical consideration are the urgency of the need for specific arrangements regarding gratuity control within the Vertical Hospital of the Ministry of Health, whose regulatory model can be realized with non-penal policies and regulatory improvements.

Kata Kunci : Pengendalian Gratifikasi, Rumah Sakit Vertikal, Kementerian Kesehatan