Analisis Agenda Setting Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Studi Kasus: Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya

Rizqi Agung Fauzan, Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara

Agenda setting merupakan titik awal dari seluruh rangkaian tahapan kebijakan. Secara sederhana, agenda setting dapat dipahami sebagai proses atau tindakan untuk mengubah agenda sosial menjadi sebuah agenda formal. Oleh karena itu, penetapan agenda setting menjadi tahapan paling penting dalam proses pembuatan kebijakan. Penelitian ini membahas mengenai dinamika agenda setting dalam proses perumusan kebijakan menggunakan konsep Multiple Stream Framework yang dikemukakan oleh John W. Kingdon (1984). Lebih lanjut, kasus pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari tiga stream yang dikemukakan oleh Kingdon, politic stream memiliki peran yang sangat penting dalam upaya membuka policy window. Aktivitas politik dan dominasi elit terlihat sangat kuat dalam proses perumusan kebijakan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Adanya gerakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok yang terorganisir, peran aktor yang sangat vital, lobi dan negosiasi di ruang formal maupun informal menjadi bentuk upaya yang dilakukan oleh policy enterepreneur dan menjadi bagian dari dinamika agenda setting perumusan kebijakan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Agenda setting is the starting point of the entire series of policy stages. In simple terms, agenda setting can be understood as a process or action to change the social agenda into a formal agenda. Therefore, agenda setting is the most important stage in the policy-making process. This research discusses the dynamics of agenda setting in the policy formulation process using the Multiple Stream Framework concept proposed by John W. Kingdon (1984). Furthermore, the case of the formation of Papua Barat Daya Province is the focus of this research. This research was conducted using a qualitative method. Data collection techniques were carried out by literature study, observation, and interviews. The results of this study show that of the three streams proposed by Kingdon, the political stream has a very important role in efforts to open a policy window. Political activity and elite domination were very strong in the process of formulating policies for the formation of Papua Barat Daya Province. The existence of movements carried out, both individually and in organised groups, the role of vital actors, lobbying and negotiations in formal and informal spaces are forms of efforts made by policy entrepreneurs and are part of the dynamics of agenda setting for the formulation of policies for the formation of Papua Barat Daya Province. 

Kata Kunci : Agenda Setting, kebijakan, Pemekaran, Provinsi Papua Barat Daya, Multiple Stream Framework.