PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PERKARA HUBUNGAN SESAMA JENIS (GAY)

LUKAS ERANEO BERTI, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

        Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Oditur yang mendakwa anggota TNI dalam perkara hubungan sesama jenis (gay) dengan KUHPM dan putusan Hakim Militer atas perkara tersebut. Selain itu, penelitian hukum ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dalam perkara hubungan sesama jenis (gay) ditinjau melalui interpretasi hukum.

        Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder Data dalam penelitian hukum ini dianalisis menggunakan metode kualitatif. Sedangkan, kesimpulan ditarik menggunakan metode deduktif.

        Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, dasar pertimbangan yang digunakan oleh Oditur dalam mendakwa anggota TNI dalam perkara hubungan sesama jenis dengan KUHPM adalah Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang salah satu poin utamanya adalah larangan bagi prajurit TNI melakukan pelanggaran asusila seperti hubungan sesama jenis di lingkungan TNI. Dalam memutus perkaraperkara yang melibatkan anggota TNI dalam perkara hubungan sesama jenis, Majelis Hakim cenderung untuk menyatakan bahwa pihaknya sependapat dengan Oditur dan menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan bagi terdakwa. Kedua, ditinjau melalui metode interpretasi hukum, dalam penerapan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dalam perkara hubungan sesama jenis (gay), metode interpretasi hukum sistematis yang melihat susunan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia sebagai satu sistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain merupakan metode interpretasi hukum yang paling relevan untuk digunakan oleh Majelis Hakim. Hal ini dikarenakan metode interpretasi tersebut mampu untuk menyambungkan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dengan perintah dinas sebagai produk hukum yang berlaku agar dapat diterapkan dalam perkara hubungan sesama jenis (gay) yang melibatkan anggota TNI. 

        This legal research aims to identify and analyze the basis for the Military Prosecutor’s considerations in indicting TNI members that are involved in homosexual relationship (gay) cases using the Military Criminal Code, and the Military Judge's decision on such cases. Furthermore, this legal research also aims to identify and analyze the application of Article 103 Paragraph (1) of the Military Criminal Code towards homosexual relationship (gay) cases through legal interpretation.

         This research falls into the category of normative legal research. Based on the nature of the research itself, this research is considered to be descriptive legal research. Both primary data and secondary data were used in this research within its analysis. The data in this legal research was then analyzed using qualitative analysis method. Moreover, the conclusions will be drawn using the deductive method.

         Based on the results and its analysis, two conclusions can be drawn from the research. First, the basis of consideration used by the Military Prosecutor in indicting TNI members involved in homosexual relationship cases with the Military Criminal Code is the TNI Commander's Telegram Letter Number ST/398/2009 dated 22 July 2009 in conjunction with the TNI Commander's Telegram Letter Number ST/1648/2019 dated 22 October 2019, with one of its main points being the prohibition for TNI soldiers to commit immoral violations such as same-sex (LGBT) relations within the TNI. In deciding cases involving TNI members in homosexual relationship (gay) cases, the Panel of Military Judges tends to unite their objectives with those of the Prosecutor’s and impose principal and additional penalties on the defendant. Second, viewed through the legal interpretation method, the application of Article 103 Paragraph (1) of the Military Criminal Code in homosexual relationship cases is applied using a systematic legal interpretation method where the structure of regulations and legislation in Indonesia is seen as one system that is interconnected and influences each other. 

Kata Kunci : Kitab Undang-Undang Pidana Militer, Anggota TNI, Hubungan Sesama Jenis, Gay/ Military Criminal Code, Members of the TNI, Homosexuality, Gay