Hakim Pasif dalam Pembuktian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3240K/PDT 2020)

LEONARDUS SETIAWAN PRASOJO CHRISTI PUTRA, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian Ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hakim pasif terhadap pembuktian dalam gugatan perbuatan melawan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3240K/PDT/2020. Tujuan kedua adalah mengetahui dan menganalisis hubungan penerapan hakim pasif dalam pembuktian gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan proses pencarian kebenaran formil dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3240K/PDT/2020. Sifat penelitian adalah ini penelitian hukum normatif didukung dengan wawancara narasumber. Jenis penelitian ini adalah peneilitian kepustakaan. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa hakim bertindak pasif sesuai Pasal 164 HIR dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3240K/PDT/2020. Hakim tidak bertindak pasif seperti ketentuan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dengan memutus lebih dari yang diminta oleh para pihak. Hakim bertindak tidak pasif dalam putusan berpengaruh terhadap proses pencarian kebenaran formil dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3240K/PDT/2020.

Kesimpulan dalam penelitian ini hakim pasif diterapkan dalam pembuktian, namun tidak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3240k/PDT/2020. Penerapan hakim pasif dalam pembuktian dan ketiadaan penerapan hakim pasif berpengaruh terhadap kebenaran formil dalam putusan tersebut. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif perlu merombak hukum acara perdata. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan peraturan tentang eksaminasi putusan. Badan Pengawas dan KY perlu mendapat kewenangan pengawasan putusan hakim PN dan PT.

This research has two objectives. The first objective is to find out and analyze the aplication of passive judges to evidence in lawsuits for unlawful acts in Supreme Court Decision Number 3240K/PDT/2020. The second objective is to find out and analyze the relationship between the application of passive judges in proving claims for unlawful acts and the formal truth-seeking process in Supreme Court Decision Number 3240K/PDT/2020. The nature of the research is normative legal research supported by resource interviews. This type of research is library research. The legal material in this research is secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal material. The method of collecting data in this research uses the documentation method. The data collection tool in this research is literature study. The analysis used in this research is qualitative analysis.

The results of the research and discussion show that judges act passively in accordance with Article 164 HIR in Supreme Court Decision Number 3240K/PDT/2020. Judges do not act passively as stipulated in Article 178 paragraph (3) HIR by deciding more than requested by the parties. The judge did not act passively in the decision, which influenced the process of searching for formal truth in Supreme Court Decision Number 3240K/PDT/2020.

The conclusion of this research is that passive judges are applied in evidence, but not in Supreme Court Decision Number 3240K/PDT/2020. The application of passive judges in evidence and the absence of passive judges influence the formal correctness of the decision. The executive and legislative institutions need to overhaul civil procedural law. The Supreme Court needs to issue regulations regarding the examination of decisions. The Supervisory Body and KY need to have the authority to supervise the decisions of PN and PT judges.

Kata Kunci : Hakim Pasif, Hukum Acara Perdata, Pembuktian, Kebenaran Formil.