Laporkan Masalah

Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Positivisme Administrasi

Muhammad Fajar Amanda Putra, Dr. Mustofa Anshori L., M. Hum.

2024 | Skripsi | ILMU FILSAFAT

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam negara. Sejak tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai Lembaga independen yang betujuan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan salah satu metode yang digunakan KPK dalam mencapai tujuannya. Metode ini banyak menuai pro dan kontra karena dianggap dapat disalahgunakan serta belum memiliki landasan hukum yang jelas. Penelitian ini berusaha mengkaji OTT KPK melalui sudut pandang positivisme administrasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan tentang problem filosofis etika administrasi yang bersumber dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan sumber tertulis lainnya. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif yang mengunakan unsur metodis seperti deskriptif, analitik, interpretatif, heuristik dan induktif.

Hasil penelitian, pertama, positivisme administrasi merupakan pandangan filosofis yang berpendapat bahwa hal-hal mengenai administrasi publik dilaksanakan menggunakan prinsip-prinsip positivistik, yaitu berdasarkan data, rasional, objektif, serta efektif dan efisien. Kedua, OTT merupakan salah satu program yang dijalankan KPK untuk menangkap pelaku korupsi. OTT ini dilakukan secara rahasia (silent operation) dan terstruktur sehingga pelaku dapat tertangkap basah ketika melakukan tindak korupsi. Ketiga, aspek-aspek dari OTT KPK sebagian besar telah sejalan dengan prinsip positivisme administrasi, yaitu: didasarkan pada data empiris dari masyarakat, serangkaian proses panjang yang menunjukkan keakuratan data, penyelidikan yang dilakukan secara logis dan rasional. Namun, beberapa aspek seperti kurang spesifiknya landasan hukum OTT KPK serta belum efisiennya OTT KPK dalam menurunkan angka korupsi secara konsisten menunjukkan bahwa OTT KPK belum sepenuhnya memenuhi aspek positivisme administrasi.

Corruption has been a serious problem that threatens the country. Since 2002, the Corruption Eradication Commission (KPK) has become an independent institution tasked with eradicating criminal acts of corruption in Indonesia. Sting Operation (OTT) is one of the methods used by the KPK to achieve its goals. This method has many pros and cons because it is considered that it can be misused and does not have a clear law basis. This research attempts to examine the KPK's OTT from the perspective of administrative positivism.

This research sourced from literature such as books, scientific journals, scientific articles and other written sources. The method used for this research is a qualitative method which uses methodical elements such as descriptive, analytical, interpretative, heuristic and inductive.

The research results, firstly, administrative positivism is a philosophical view which argues that public administration matters, including the KPK’s OTT, can be held using the positivistic principles, such as based on data, rational, objective, as well as effective and efficient. Second, Sting Operation (OTT) is one of the programs run by the Corruption Eradication Commission (KPK) to catch perpetrators of corruption. This OTT is carried out in secret (silent operation) and is structured so that perpetrators can be caught red-handed when committing acts of corruption. Third, aspects of the KPK’s OTT are largely in line with the principles of administrative positivism, namely: based on empirical data from the community, a long series of processes that demonstrate the accuracy of the data, investigations carried out logically and rationally. However, several aspects such as the lack of specific legal basis for KPK’s OTT and the inefficiency of KPK’s OTT in consistently reducing corruption rates indicate that KPK’s OTT does not fully fulfill the aspect of administrative positivism.

Kata Kunci : Korupsi, Operasi Tangkap Tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Positivisme Administrasi

  1. S1-2024-441643-abstract.pdf  
  2. S1-2024-441643-bibliography.pdf  
  3. S1-2024-441643-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2024-441643-title.pdf