Sifat Final dan Mengikat Putusan Arbitrase Dikaitkan Dengan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Studi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 516/V/ARB-BANI/2013 Tanggal 28 Januari 2014

Mario Arif Budiman Simbolon, Herliana, SH., M.Comm.Law., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Putusan arbitrase memiliki sifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak, sehingga terhadapnya tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Putusan arbitrase juga dapat dilaksanakan dengan adanya perintah dari ketua pengadilan negeri berdasarkan permohonan salah satu pihak apabila terdapat pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kedudukan audit BPKP terhadap putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, studi kasus Putusan BANI No. 516. Kedua yaitu untuk menganalisis hubungan antara laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh BPKP dengan tindakan pihak yang kalah dalam putusan arbitrase untuk tidak melaksanakan amar putusan arbitrase studi kasus Putusan BANI No. 516. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif normatif dengan mengumpulkan bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data sekunder yang diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang selanjutnya dianalisis dalam pembahasan penelitian secara kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan penulis. Pertama adalah audit BPKP tidak dapat mengubah atau mengoreksi amar putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Kedua adalah hasil audit BPKP tidak melegitimasi pihak yang dihukum dalam putusan arbitrase untuk tidak melakukan amar putusan atau melakukan putusan tetapi tidak sesuai dengan amar putusan.

Kata Kunci: Arbitrase, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Eksekusi Putusan Arbitrase, Audit, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

The arbitration award is final and legally binding upon the parties, so that rendering it immune to appeal, cassation or judicial review. Arbitration award can also be enforced by an order from the head of the Chairman of the District Court at the request of one of the parties to the dispute if there are parties who do not voluntarily execute the arbitration award. The objectives of this research are, firstly to determine and examine the position of BPKP audit on arbitration award that is final and binding in accordance with regulations, a case study of BANI Award Ref No. 516. Second, to analyze the relationship between BPKP audit result and the action of the losing party not to implement the arbitration award, a case study of BANI Award No. 516.

The method used in this research is normative descriptive by collecting library materials or secondary data. The technique of collection data in this research is to collect secondary data taken from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are then analyzed in a qualitative research study. 

The study conducted in this research resulted in 2 (two) conclusions in accordance with the problem formulations raised by the author. First is that BPKP audit cannot change or revise the final and binding arbitration award. Second, the BPKP audit result do not legitimize the party subject to penalties in the arbitration award to abstain from complying with the award or to execute the award in a manner inconsistent with its terms.

Keywords: Arbitration, Indonesian National Board of Arbitration (BANI), Execution of Arbitration Award, Audit, Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) 

Kata Kunci : Kata Kunci: Arbitrase, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Eksekusi Putusan Arbitrase, Audit, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)