Masalah Praktik Dalam Implementasi Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan

Dhaneswara Awindra Wijaya, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuatan perjanjian kerjasama Perlindungan Kesehatan Nasional dan menganalisis masalah praktik dalam implementasi perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif-empiris. Penulis penelitian ini menggabungkan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan pemangku kepentingan pelayanan kesehatan terkait sebagai unsur empirisnya dan bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memberikan analisis yang tepat. Semua data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis penelitian ini, perjanjian kerjasama Perlindungan Kesehatan Nasional antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan kurang negosiasi. Negosiasi yang dilakukan antara BPJS Kesehatan dan PERSI sebagai perwakilan faskes masih dinilai terlalu umum dan tidak bisa mengakomodasi berbagai situasi yang dihadapi masing-masing faskes. Negosiasi terbatas antara BPJS Kesehatan dan PERSI menghasilkan template kesepakatan yang selanjutnya ditandatangani oleh fasilitas kesehatan yang mengontrak. Terdapat pergeseran risiko dengan asumsi klaim tertunda, klaim ditolak, dan keterlambatan pembayaran klaim selama pelaksanaan Program Perlindungan Kesehatan Nasional.

The objective of this research is to analyze the making process of the National Health Protection cooperation agreement and to analyze the practical problems within the implementation of the cooperation agreement between BPJS Kesehatan and health facilities.

This research is conducted by using the normative-empirical method. The author of this research shall combine both primary and secondary legal material. Primary legal materials are obtained from interviews conducted with relevant health service stakeholders as the empirical element and the secondary legal material which is data procured through literature research to provide a precise analysis. All the data obtained is qualitatively analyzed.

According to the data obtained by the author of this research, the National Health Protection cooperation agreement between BPJS Kesehatan and health facilities lacks negotiation. The negotiation is conducted between BPJS Kesehatan and PERSI as the representatives of health facilities which is still considered to be too general and cannot accommodate the various situations each health facility is facing. The limited negotiation between BPJS Kesehatan and PERSI generates an agreement template which further is signed by the contracting health facilities. There is a shift of risks under the assumption of pending claims, refused claims, and late claim payments during the implementation of the National Health Protection Program.

Kata Kunci : Masalah Klaim, Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan, Masalah Praktik