Wacana bahasa politik Indonesia :: Kajian tindak tutur, prinsip kerja sama, dan prinsip kesopanan

NORWANTO, Prof.Dr. I Dewa Putu Wijana, SU.,MA

2004 | Tesis | S2 Linguistik

Penelitian ini merupakan penelitian yang melihat wacana bahasa politik Indonesia dari sisi pragmatik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memerikan jenis-jenis tindak tutur, memerikan peranan prinsip kerjasama, dan mendeskripsiksn prinsip kesopanan dalam wacana politik Indonesia. Objek penelitian ini adalah bahasa politik yang diperoleh dari surat kabar harian di Indonesia. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan metode simak dan teknik catat dan dianalisisis dengan mengaplikasikan teori-teori pragmatik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politisi bertutur untuk melakukan tindak ilokusi penolakan, penerimaan atau persetujuan, ancaman, bantahan, kecaman, direktif, dan janji. Politisi cenderung menggunakan tindak tutur langsung kecuali dalam tindak tutur direktif yang juga dilakukan secara tidak langsung. Penutur juga memilih menggunakan tindak tutur literal kecuali dalam penolakan, penerimaan, dan bantahan yang juga menggunakan tindak tutur tidak literal. Penelitian ini juga menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan. Pelanggaran terhadap prinsip kerja sama ditemukan di dalam seluruh maksim kerja sama. Sementara itu, pelanggaran terhadap maksim kesepakatan merupakan pelanggaran yang paling sering dilakukan dalam prinsip kesopanan dan maksim simpati merupakan maksim yang paling jarang ditemui dalam prinsip ini.

This study scrutinizes Indonesian Political Language from the perspective of pragmatics. The objectives of the study are to describe speech act, cooperative principles, and politeness principles on Indonesian political language. The object of the study is political language taken from Indonesian newspapers. The study shows that utterances of politicians constitute illocution acts of refusal or disagreement, acceptance or agreement, treatment, denial, censure, directive, and promise Politicians perform the act of refusal, acceptance, and denial using a direct speech act and both literal and non literal speech acts, the acts of censure and promise using a direct speech act and non-literal speech act, the act of treatment using indirect and non literal speech acts, the act of directive using direct, indirect, and literal speech acts. This study finds exploitations ol conversational maxims. The violations of conversational maxims van be ibund in the maxim of quantity, quality, relevance, and manner. Politicians violate the maxim of quantity by providing too little or to much inlbrmation. The maxim of quality is violated by giving inlbrmation that is incorrect and lack of evidence. They also violate the maxim of relevance by saying things which are not germane to the topic under discussion and the maxim of manner by uttering amb igious sentences. The maxim agreement is lound regularly in politeness principles occured in Indonesian political language. Politicians often obey and violate the maxim of agreement frequently. Meanwhile, The maxim of sympathy is hardly Ibund in this field.

Kata Kunci : Linguistik,Wacana Bahasa Politik,Pragmatik, discourse, politicallanguage, pragmatics.