PENEGAKAN HUKUM PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA ATAS TANAH PELUNGGUH DI DESA CONDONGCATUR DAN DESA SARIHARJO

STEFANUS ARYO ABIMANYU, Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N.

2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini pertama untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum yang dilakukan terkait dengan pemanfaatan Tanah Pelungguh yang tidak sesuai dengan Pasal 59 huruf a Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa atas Tanah Pelungguh di Desa Condongcatur dan Desa Sariharjo. Kedua untuk mengetahui dan mengkaji terkait pelindungan hukum yang diberikan kepada pihak penyewa Tanah Pelungguh di Desa Condongcatur dan Desa Sariharjo dengan perjanjian dibawah tangan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris. Dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu lalu mengadakan penelitian terhadap data primer yang didapat di lapangan. Sifat dari penelitian yaitu deskriptif karena memberikan gambaran terkait realitas yang ada yaitu perbedaan mengenai seharusnya dengan hukum yang berlaku. Proses berpikir penelitian ini adalah induktif yaitu penyimpulan yang berdasarkan pada prinsip, hukum, teori yang berlaku.

Hasil penelitian pertama adalah penegakan hukum yang terjadi di Kalurahan Condongcatur sebatas teguran dan pemanggilan para pihak. Pemanggilan para pihak menghasilkan keputusan yaitu PT. Mintah MPC dan PT. Deztama Putri Sentosa untuk melakukan penghentian pembangunan. Penegakan hukum di Kalurahan Sariharjo dengan teguran I, teguran II, dan mengundang para pihak ke Kalurahan Sariharjo. Kedua terkait dengan pelindungan hukum, yang terjadi di Kalurahan Condongcatur yaitu tidak adanya pelindungan hukum, namun di Kalurahan Sariharjo mendapatkan pelindungan hukum yaitu dapat menuntut ganti rugi sisa masa sewa kepada pemegang tanah pelungguh, lalu membuat paguyuban agar diposisikan sebagai korban bukan pelanggar hukum dan menyewa pengacara. Kejadian di Kalurahan Condongcatur merupakan wanprestasi dan yang terjadi di Kalurahan Sariharjo merupakan perbuatan melawan hukum.

This research is the first to find out and examine law enforcement carried out regarding the use of Pelungguh Land that is not in accordance with Article 59 letter a of DIY Governor Regulation Number 34 of 2017 concerning Village Land Use of Pelungguh Land in Condongcatur Village and Sariharjo Village. Second, to find out and study the legal protection provided to tenants of Pelungguh Land in Condongcatur Village and Sariharjo Village with private agreements.

This research is included in the type of empirical normative research. This is done by researching secondary data first and then researching primary data obtained in the field. The nature of the research is descriptive because it provides an overview of the existing reality, namely the differences between what it should be and the applicable law. The thinking process of this research is inductive, namely conclusions based on applicable principles, laws, and theories.

The first research result was that law enforcement that occurred in Condongcatur District was limited to warnings and summoning the parties. The summons of the parties resulted in a decision namely PT. Mintah MPC and PT. Deztama Putri Sentosa to stop construction. Law enforcement in Sariharjo Village with the warning I, warning II and inviting the parties to Sariharjo Village. The second is related to legal protection, what happens in Condongcatur Village is that there is no legal protection, but in Sariharjo Village you get legal protection, namely, you can demand compensation for the remaining lease period from the landholder, then create an association to be positioned as a victim, not a lawbreaker and hire a lawyer. The incident in Condongcatur Village was a breach of contract, and what happened in Sariharjo Village was an unlawful act.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Tanah Pelungguh, Wanprestasi.