Perbanditan pada penjarahan hutan di Jember

SANTOSO, Budhy, Dr. Heru Nugroho

2004 | Tesis | S2 Sosiologi

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan menggambarkan kondisi sosial yang mencakup fakta-fakta, sifat-sifat dan gejala-gejala mengenai perbanditan pada penjarahan hutan di Jember dengan menjelaskan apa adanya dan menginterpretasikan secara rasional menggunakan pendekatan dramaturgis. Lokasinya di wilayah ekologis perkampungan masyarakat sekitar hutan di Jember, yang tersebar di 5 (lima) kecamatan wilayah hutan dan secara geografis berada dalam satu rangkaian wilayah, yaitu Kecamatan Silo, Mumbulsari, Mayang, Tempurejo dan Ambulu. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (indepth interview), observasi partisipasi, serta mempelajari tulisantulisan/ dokumerntasi yang berkaitan dengan fokus penelitian (studi kepustakaan). Penelusuran sumber data menggunakan teknik theoritical sampling dan prinsip snowball. Hasilnya adalah perbanditan dalam penjarahan hutan ini melibatkan banyak fihak, Yaitu; masyarakat, tentara, polisi, petugas Perhutani, dan aparat Kejaksaan dan Kehakiman. Bentuk kerjasamanya beragam tetapi selalu melibatkan fihak-fihak tersebut secara bersama-sama atau sebagian. Motif utamanya adalah kepentingan pribadi. Peran-peran yang dilakukan adalah: (1) Petugas Perhutani: memberitahu tahu rencana patroli yang dilakukan, pura-pura tidak tahu terhadap pencurian kayu atau penjarahan yang terjadi, dalam tingkatan administratif membesarkan angka-angka kerugian negara dari yang sebenarnya. (2) Kepolisian: menjadi beking, tidak meneruskan proses hukum, tidak melaporkan jumlah barang bukti sitaan sesuai dengan jumlah sebenarnya, meloloskan pengangkutan kayu hasil curian setelah mendapat imbalan, melakukan penangkapan atau tidak meloloskan pengangkutan kayu curian terhadap pelaku yang tidak memberi imbalan. (3) Tentara: menjadi beking. (4) Kejaksaan dan Kehakiman: memberikan peluang terhadap terdakwa untuk melakukan negoisasi mengatur proses pengadilan. Kesemua peran yang dimainkan oleh aktor-aktor ini dikemas dengan baik seperti sebuah sandiwara. Sehingga, dihadapan orang lain tidak terlihat melakukan kerjasama dalam sebuah tim. Secara umum, faktor pendorongnya adalah kondisi sosial ekonomi yaitu rendahnya pendapatan dan sistem nilai yang dianut, sedangkan faktor pemicunya adalah kebutuhan kayu masyarakat, dan besarnya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dirasakan masyarakat dari negara, dan diperkuat oleh faktorfaktor sistem pengelolaan hutan yang kurang sempurna, mental aparat yang masih berjiwa KKN, penegakan hukum yang jelek dan, perbedaan persepsi mengenai konsep milik negara sehingga terjadi perbanditan dalam penjarahan hutan

This research have been analytical descriptive that aim to depict social condition including facts, nature and symptoms concerning the banditry on forest plundering in Jember by explaining as it was and interpreting rationally by using approach dramaturgis. The location in the ecological area of the community settlement around the forest in Jember that distributed around in 5 (five) subdistrict of forest and geographically stay in a series, that is Silo Subdistrict, Mumbulsari, Mayang, Tempurejo and Ambulu. Data collecting is conducted with indepth interview technique, participation observation, and also learn the article/ document related with research focus (bibliography study). Investifgation of data source use the theoritical sampling technique and snowball principle. The result is that banditry on forest plundering in Jember entangle many parties, that is; society, military, police, forestry service officer, and aparatus of Public attorney and Judgement. Form of its cooperation is diverse but always entangle the those parties collectively or partly. The prime motif is private interest. The role taken is: (1) Forestry service officer: informing the patrol plan conducted, pretend do not know to theft of wood or plundering happened, in administrative level enlarge the amount of loss of state from the existing fact. ( 2) Police: becomes backing, do not continue the law process, do not report the amount of goods of evidence of confiscated goods according to amount in fact, passing away the transportation of wood of result of robbing after getting reward, take arrest or do not pass away the transportation of robbing wood to perpetrator which do not giving a reward. (3) Army: becomes backing (4) Public attorney and Judgement: giving opportunity to defendant to make negotiation on arranging the litigation. All the role played by this actors is tidy better like a drama. So that before others do not seem take cooperation in a team. In general, the impeller factor is social economic condition namely the lower of earnings and value system embraced, while the triggering factor is the requirement of society on wood, and the huge of gap between expectation and fact felt by society from a state and reinforced by the forest management of system factors which less perfect, the apparatus mentality which still colored with KKN, the bad law enactment and, perception difference concerning concept of state ownership until the banditry on the forest plundering is take place.

Kata Kunci : Kerjasama, Kepentingan pribadi, Sandiwara, Corporation, Self interest, Drama