Comparative Analysis Between Indonesia’s UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme and The Philippines’ Anti-Terrorism Act of 2020

Muhammad Farhan Ghazi, Phil. Gabriel Lele, Dr., SIP, M.Si.

2024 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini melakukan analisis komparatif antara UU No. 5 Tahun 2018 di Indonesia dan UU Anti-Terorisme Filipina tahun 2020, di tengah meningkatnya ancaman terorisme global. Penelitian ini mengkaji bagaimana kedua negara menavigasi norma-norma global dalam konteks sosial-politik mereka. Undang-undang proaktif Indonesia menekankan pada pencegahan, perlindungan, dan prinsip-prinsip demokrasi, sementara Filipina memprioritaskan penguatan hukum terhadap terorisme, terlepas dari kritik terhadap hak asasi manusia. Konvergensi kebijakan mereka, yang didorong oleh dinamika internal dan pedoman global, menyoroti pentingnya kerangka kerja tata kelola yang dapat beradaptasi. Dengan menggunakan teori pemain veto dari George Tsebelis, penelitian ini mengungkapkan bagaimana politik internal membentuk hasil kebijakan, dengan menekankan keseimbangan yang rumit antara keharusan keamanan dan nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini memperkaya wacana tentang kontra-terorisme, menekankan perlunya struktur tata kelola yang fleksibel yang menyelaraskan standar global dengan realitas lokal, dan memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi.

This research conducts a comparative analysis between Indonesia's UU No. 5 Tahun 2018 and The Philippines' Anti-Terrorism Act of 2020, amidst rising global terrorism threats. It examines how both nations navigate global norms within their socio-political contexts. Indonesia's proactive legislation emphasizes prevention, protection, and democratic principles, while The Philippines prioritizes legal reinforcement against terrorism, despite human rights criticisms. The convergence of their policies, driven by internal dynamics and global guidelines, highlights the importance of adaptable governance frameworks. Employing George Tsebelis' veto player theory, the study reveals how internal politics shape policy outcomes, emphasizing the delicate balance between security imperatives and democratic values. This research enriches the discourse on counter-terrorism, emphasizing the need for flexible governance structures that harmonize global standards with local realities, offering valuable insights for policymakers and practitioners.

Kata Kunci : Terrorism, Counter-Terrorism Policy, Domestic Institutional Arrangement, Veto Players