Pengaruh Ketidakpatuhan Indonesia pada Regulasi Subsidi Perikanan dan Organisasi Manajemen Tuna Regional terhadap Industri Penangkapan Tuna

Luthfi Wisnuaji Proboatmojo, Yulida Nuraini Santoso, S.I.P., M.Sc.

2024 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Sebagai produsen tuna terbesar sejak 2004, Indonesia menghadapi kekhawatiran akan lebih tangkap yang mendorong pembentukan Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) untuk pengelolaan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketidakpatuhan Indonesia pada regulasi subsidi perikanan dan organisasi manajemen tuna regional terhadap industri penangkapan tuna. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori konsep national interest untuk menganalisis ketidakpatuhan Indonesia terhadap regulasi fisheries subsidies oleh WTO dan regulasi kuota oleh tuna RFMO. Desakan dari kepentingan domestik mendorong Indonesia untuk bernegosiasi setiap tahun tentang penambahan kuota, mencoba mengatasi ketidakpatuhan terhadap regulasi internasional sebagai contoh penerapan Two Level Games Theory.

Indonesia harus sejalan dengan kepentingan domestik sambil tetap mematuhi regulasi internasional dalam hubungan multilateral. Berdasarkan analisis, disimpulkan bahwa regulasi oleh tuna RFMO dan Fisheries Subsidies berdampak besar pada ekspor tuna Indonesia, dengan ancaman trade ban sebagai konsekuensi ketidakpatuhan. Indonesia sering melakukan ketidakpatuhan dari aturan kuota yang diberikan RFMO karena dianggap jauh di bawah kemampuan Indonesia dalam menghasilkan tuna serta formulasi penentuan kuota tanpa melihat negara-negara pesisir yang sedang berkembang dan praktik penangkapan ikan tradisional.

Kepentingan nasional Indonesia terkait peningkatan kuota tuna terus diperjuangkan di forum internasional, mencerminkan tekad Indonesia untuk mencapai alokasi yang adil demi menghindari risiko overfishing yang dapat berujung pada mekanisme pembayaran kembali permanen karena tangkapan tuna yang berlebih.

As the largest tuna producer since 2004, Indonesia faces concerns over overfishing, prompting the formation of Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) for sustainable management. This research aims to analyze the influence of Indonesia's non-compliance with fisheries subsidies regulations and regional tuna management organizations on the tuna fishing industry. The study employs the theoretical approach of the national interest concept to analyze Indonesia's non-compliance with Fisheries subsidies regulations by the WTO and quota regulations by tuna RFMOs. Pressure from domestic interests drives Indonesia to negotiate annually for quota increases, attempting to address non-compliance with international regulations as an example of the application of the Two-Level Games Theory.

Indonesia must align with domestic interests while still complying with international regulations in multilateral relations. Based on the analysis, it is concluded that regulations by tuna RFMOs and Fisheries Subsidies significantly impact Indonesia's tuna exports, with the threat of trade bans as a consequence of non-compliance. Indonesia often defaults on quota rules provided by RFMOs because they are considered well below Indonesia's tuna-producing capacity and quota determination formulations without considering developing coastal countries and traditional fishing practices.

Indonesia's national interests related to increasing tuna quotas continue to be advocated in international forums, reflecting Indonesia's determination to achieve fair allocations to avoid the risk of overfishing, which could lead to permanent repayment mechanisms due to excessive tuna catches.

Kata Kunci : RFMO, kuota tuna, Indonesia, WTO, Fisheries subsidies