Analisis Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

PUJI AMARIA, Rizky Wulandari, S.E., M.Acc., CFr.A.

2024 | Tugas Akhir | D4 Akuntansi Sektor Publik

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai proses implementasi penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus sebagai kerangka metodologinya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi penghapusan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi aspek-aspek teoritis yang dikemukakan oleh George C. Edward dalam teori implementasi. Namun, terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam implementasinya yaitu sosialisasi yang kurang efektif, minimnya informasi terkait kelayakan barang, kebutuhan sumber daya yang belum terpenuhi, sarana dan prasarana yang belum representatif, serta pelimpahan kewenangan yang tidak jelas dan tumpang tindih dalam fragmentasi struktur birokrasi.

This research aims to analyze in depth the implementation process of the regional asset disposal and the obstacles faced by the Department Of Cooperatives And Small and Medium Enterprises of the Special Region of Yogyakarta. This research uses descriptive qualitative research with a case study approach as its methodological framework. Data collection was conducted through observation, interviews and documentation. The results showed that the implementation process of the regional asset disposal carried out by the Department Of Cooperatives And SME’s Daerah Istimewa Yogyakarta was in accordance with applicable regulations and fulfilled the theoretical aspects put forward by George C. Edward in implementation theory. However, several obstacles were encountered during implementation, including ineffective socialization, limited information on asset suitability, unmet resource requirements, non-representative infrastructure and facilities, and unclear and overlapping authority delegation in bureaucratic fragmentation.

Kata Kunci : Barang Milik Daerah, penghapusan, implementasi, dan kebijakan