Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

SANDRA DEFFI APRILIANI, Dr. Faiz Zamzami, S.E., M.Acc., QIA., CMA., CAPM., CAPF., CRA., CACP.

2024 | Tugas Akhir | D4 Akuntansi Sektor Publik

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan SIPD pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pendekatan implementasi George Edward III dan hambatan yang dialami oleh pegawai dalam mengoperasikan SIPD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah melalui observasi, wawancara, diskusi mendalam, dan dokumentasi. Objek penelitian merupakan staf subbagian keuangan di DISKOP DIY. Hasil dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa SIPD telah diimplementasikan sejak tahun 2021. Berdasarkan teori implementasi George Edward III, tidak terdapat masalah pada variabel komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Akan tetapi, pada variabel sumber daya masih terdapat ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaan pada user karena adanya tanggung jawab lain dan kurangnya pemahaman dalam mengoperasikan SIPD. Selain itu, terdapat beberapa hambatan dalam mengoperasikan SIPD, seperti sistem yang sering error, tidak terdapat pilihan transaksi tunai dan non tunai, tidak terdapat buku pembantu, hasil input dan output yang berbeda, tidak adanya RO pada transaksi DANAIS, dan tidak terdapat fitur edit jika terjadi kesalahan input transaksi.

This study was conducted to understand the implementation of SIPD at the Department of Cooperatives and SMEs in Yogyakarta through George Edward III's implementation theory and the obstacles experienced by employees in operating SIPD. This research employed a descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection methods included observation, interviews, in-depth discussions, and document analysis. The research focused on the staff of the finance subdivision at the Department of Cooperatives and SMEs in Yogyakarta. The results of interviews and observations showed that SIPD has been implemented since 2021. Based on George Edward III's implementation theory, no problems were identified in the communication, disposition, and bureaucratic structure variables. However, the resource variable revealed a mismatch between regulations and implementation for users due to other responsibilities and a lack of understanding in operating SIPD. Additionally, several obstacles hinder SIPD operation, such as frequent system crashes, the absence of cash and non-cash transaction options, the lack of auxiliary books, discrepancies between input and output data, the absence of RO on DANAIS transactions, and the inability to edit erroneously inputted transactions.

Kata Kunci : Implementasi, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Hambatan SIPD