Analisis Kondisi Belanja Pegawai dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Di Indonesia Dalam Memenuhi Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

I Gusti Bagus Sarkos Santosa, Prof. Irwan Taufik Ritonga, M.Bus., Ph.D., CA.

2023 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi mengenai kondisi terkini rasio belanja pegawai dan rasio belanja infrastruktur pelayanan publik pemerintah daerah (pemda) di Indonesia dalam memenuhi ketentuan Pasal 146 dan 147 UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (UU HKPD). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjelaskan mengapa pemda tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai batasan rasio belanja pegawai dan rasio belanja infrastuktur pelayanan publik, sekaligus mengeksplorasi bagaimana upaya yang dilakukan pemda dalam memenuhi ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, analisis dokumen yang bersumber dari LHP BPK atas LKPD, dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta laporan pengawasan APIP. Hasil analisis deskriptif menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan tinggi rendahnya rasio belanja pegawai dan rasio belanja infrastruktur pelayanan publik baik pada masing-masing tipe pemda maupun pada masing-masing wilayah. Pada rasio belanja pegawai, faktor-faktor itu berupa masuknya sektor privat di bidang pelayanan publik, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan, kemampuan keuangan daerah yang relatif cukup besar, terutama yang bersumber dari dana otonomi khusus (otsus), jumlah urusan pelayanan publik yang diberikan, dan perbedaan nilai APBD. Pada rasio belanja infrastruktur pelayanan publik disebabkan oleh adanya perbedaan kebutuhan infrastruktur pada masing-masing daerah dan dampak dari pandemi Covid-19. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengodean melalui triangulasi data dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 plus, dihasilkan enam tema yang dikelompokkan berdasarkan konseptualisasi permasalahan penelitian. Pertama, permasalahan dalam pemenuhan porsi rasio belanja pegawai terdiri atas dua tema, yaitu 1) inefisiensi belanja pegawai dan 2) anggaran belanja pegawai. Kedua, permasalahan dalam pemenuhan porsi rasio belanja infrastruktur pelayanan publik terdiri atas empat tema, yaitu 1) ketentuan belanja infrastruktur, 2) kondisi infrastruktur, 3) perencanaan APBD, dan 4) kapasitas fiskal daerah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa belum terdapat upaya spesifik yang dilakukan oleh pemda dalam memenuhi ketentuan rasio belanja pegawai dan rasio belanja infrastruktur pelayanan publik, baik selama proses perencanaan, penganggaran maupun pengawasan. Studi ini berkontribusi pada literatur pemenuhan UU HKPD dalam konteks belanja pemerintah daerah, sementara itu pada tataran implementasi diperlukan intervensi kebijakan baik oleh pemda maupun kementerian terkait untuk mempercepat pemenuhan rasio belanja pegawai dan rasio belanja infrastruktur pelayanan publik.

This research aims to obtain a description of the current condition of the ratio of civil servants spending and the ratio of spending on public service infrastructure for local governments (Pemda) in Indonesia in fulfilling provisions of articles 146 and 147 of Law no. 1 of 2022 concerning financial relations between the central and local governments (UU HKPD). Apart from that, this research also aims to identify factors that can explain why local governments are unable to fulfill the provisions regarding limits on civil servant spending ratios and public service infrastructure spending ratios, as well as explore how local governments are trying to fulfill these provisions. This research used qualitative methods through in-depth interviews and an analysis of documents derived from: Financial Audit Reports (LHP) of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) on Local Government Financial Statements (LKPD), planning and budgeting documents, and supervision documents of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). The results of the descriptive analysis showed several factors that caused differences in high and low civil servant spending ratios and public service infrastructure spending ratios both in each type of local government and in each region. In the case of civil servant spending ratios, these factors were the inclusion of the private sector in the public service sector, especially in the education and health sectors, relatively large regional financial capacity, especially those originating from special autonomy funds (otsus), the number of public service matters provided, and differences in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) values. On public service infrastructure spending ratios were due to differences in infrastructure needs in each type of local government or in each region, and the impact of the Covid-19 pandemic. Furthermore, based on the coding results through data triangulation with the help of NVivo 12 plus software, six themes were grouped based on the conceptualization of the research problem. First, the problem in fulfilling the portion of the ratio of civil servant spending consisted of two themes, namely 1) inefficiency in civil servant spending and 2) the civil servant spending budget. Second, problems in fulfilling the portion of the ratio of spending on public service infrastructure consisted of four themes, namely 1) provisions for infrastructure spending, 2) infrastructure conditions, 3) APBD planning, and 4) regional fiscal capacity. This research also showed that there had been no specific efforts made by the local government to fulfill the provisions on civil servant spending ratios and public service infrastructure spending ratios, during the planning, budgeting, and monitoring processes. This study contributes to the literature on fulfilling the UU HKPD in the context of local government spending, while at the implementation level policy intervention is needed by both the local governments and related ministries to accelerate the fulfillment of civil servant spending ratios and public service infrastructure spending ratios.

Kata Kunci : UU HKPD, rasio belanja pegawai, rasio belanja infrastruktur pelayanan publik, pemerintah daerah; UU HKPD, civil rervants spending ratios, public service infrastructure spending ratios, local government.