Changes to the Regulation on the Nomination of President and Vice President in the 2024 Presidential Election: An Institutional Analysis

Muhammad Noor Rayhan Adriansyah, I Made Krisnajaya, S.I.P., M.Pol.Admin.

2024 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang perubahan persyaratan usia presiden di Indonesia memicu perdebatan dan kritik. Proses pengambilan keputusan, argumentasi hukum, dan mekanisme akuntabilitas menjadi sorotan. Pentingnya menghormati keputusan MK untuk menegakkan supremasi hukum juga ditekankan. Implikasi putusan terhadap perubahan regulasi dan evolusi kelembagaan dibahas dengan menggunakan teori perubahan kelembagaan. Penelitian ini juga mempelajari perubahan regulasi untuk Pemilu Presiden 2024 di Indonesia, menganalisis dampaknya terhadap demokrasi dan mengadvokasi proses pengambilan keputusan yang inklusif. Penelitian ini menggunakan Kerangka Teori Perubahan Kelembagaan untuk memahami proses regulasi dan evolusi kelembagaan.

The Constitutional Court's ruling, MK Number 90/PUU-XXI/2023, on changing the presidential age requirement in Indonesia sparked debate and criticism. The decision-making process, legal argumentation, and accountability mechanisms were emphasized. The importance of respecting the Court's decisions for upholding the law's supremacy was highlighted. The decision's implications for regulation change and institutional evolution were discussed using institutional change theory. This research also delves into the regulation changes for the 2024 Presidential Election in Indonesia, analyzing their impact on democracy and advocating for inclusive decision-making processes. The study utilizes Institutional Change Theory Framework to understand the regulatory processes and institutional evolution.

Kata Kunci : Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, Regulation changes, Institutional Change Theory