Potensi BPD (Badan Perwakilan Desa) dalam perumusan kebijakan desa :: Studi di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul

SUSILO, Eko, Dr. Purwo Santoso, MA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Kajian “Potensi BPD Dalam Perumusan Kebijakan Desa” merupakan penelitian deskriptif eksploratif terhadap eksistensi lembaga perwakilan rakyat Desa dalam paradigma baru pemerintahan berdasar UU 22 Tahun 1999, dengan mengambil kasus di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi kelembagaan BPD (baik potensi pasif maupun potensi aktif) sebagai hasil proses rekrutmen hingga memasuki paruh tahun kedua sejak pembentukannya dalam kerangka menyelenggarakan kewenangan sebagai lembaga legislatif Desa, dan mengetahui sejauhmana upaya BPD mewujudkan demokratisasi penyelenggaraan perumusan kebijakan Desa dalam kerangka pelembagaan nilai-nilai good governance tingkat Desa. Penelitian menggunakan metode observasi, angket & wawancara terhadap Anggota & Sekretaris BPD, Lurah dan Pamong Desa, Tokoh-tokoh Masyarakat Desa dan beberapa Pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan setempat, maupun dengan metode dokumensi untuk melacak rekaman dinamika aktivitas yang berlangsung. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan rumusan kriteriakriteria pengukuran potensi yang berfungsi sebagai indikator-indikator variabel/subvariabel yang ada. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa potensi pasif BPD Wonokromo dilihat berdasarkan 3 (tiga) variabel indikator kemampuan Anggota BPD yakni motivasi, pengalaman politik dan kapasitas kepemimpinan Anggota BPD dapat dikatakan baik (berpotensi tinggi). Sedangkan potensi aktif sejak masa pembentukan hingga memasuki paruh tahun kedua (Mei 2003), BPD Wonokromo telah menunjukkan kemampuan aktivitasnya menyelenggarakan kewenangan formal yang mencakup fungsi-fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi lainnya dalam menunjang proses penyelenggaraan kebijakan Pemerintahan Desa. Namun dari sisi upaya mewujudkan demokratisasi dalam kerangka pelembagaan nilai-nilai good governance, kualitas proses aktivitas BPD Wonokromo tersebut sejauh ini memperlihatkan kondisi yang masih cukup memprihatinkan. Dengan demikian, meskipun hasil pemetaan potensi pasif (kemampuan Anggota BPD) menunjukkan kondisi yang baik dan telah mampu melakukan sejumlah kewenangan (tugas pokok dan fungsi-fungsinya) selama ini, tetapi sebagai institusi baru dalam tatanan pemerintahan berparadigma baru, kondisi tersebut tidak dengan sendirinya memberikan jaminan terwujudnya kualitas proses aktivitas dinamik yang lebih demokratis (bernilai akuntabel, partisipatif, responsif, dan transparan). Aktualisasi potensi aktif BPD menyelenggarakan proses perumusan kebijakan Desa dalam kerangka pelembagaan nilai-nilai good governance di wilayah Desa Wonokromo, secara empirik terkait erat dengan sarana dan prasarana proses kebijakan yang meliputi faktor-faktor determinan yang cenderung bersifat menghambat maupun faktor-faktor pengaruh yang dapat mendorong berlangsungnya proses-proses aktivi-tas dinamik BPD mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Diantara faktor-faktor determinan tersebut adalah : (a) sistem dan pola rekrutmen Anggota BPD; (b) kejelasan lingkup dan otonomi kewenangan, (c) cakupan, kejelasan dan konsistensi penjabaran substansi prosedur yang berlaku; (d) lemahnya dukungan aparat eksekutif Desa sebagai mitra kerja utama BPD. Sedangkan faktor-faktor pengaruh yang memungkinkan berlangsungnya aktivitas lembaga BPD mewujudkan demokratisasi proses perumusan kebijakan Desa antara lain nampak pada : a) kondisi eksistensi aktor-aktor dinamik yang memiliki kekuatan pengaruh dan peran aktif dalam konteks Desa Wonokromo yang meliputi tokoh-tokoh elit Desa, partisipasi dan kemandirian masyarakat, serta dukungan peran kontributif aktor-aktor Supra Desa. b) tersedia instrumen-intrumen penunjang aktivitas kerja BPD berupa kelembagaan lokal yang aktif, beragam jenis dan tersebar di wilayah Desa sebagai wahana interaksi masyarakat dalam mewadahi aspirasi dan partisipasi mereka membangun wilayah setempat. Selain itu adanya lembaga Sekretariat BPD yang membantu fungsi Pimpinan BPD dan peluang penyediaan sumberdaya keuangan Desa yang cukup prospektif merupakan faktor daya dukung aktivitas dinamik BPD mewujudkan kreatifitas program kerja yang lebih demokratis. Betapapun terdapat sejumlah faktor berpengaruh tersebut, kunci keberhasilan aktualisasi potensi BPD dalam upaya mewujudkan demokratisasi proses perumusan kebijakan Desa pada masa-masa mendatang sesungguhnya terpulang kembali pada seberapa jauh konsistensi sikap/komitmen dan kemampuan tindakan Anggota BPD dalam menyiapkan program kerja yang proaktif untuk mendayagunakan peluang-peluang serta mengantisipasi hambatan-hambatan yang menyertai berlangsungnya aktivitas dinamik dalam konteks proses kebijakan Desa Wonokromo. Pada sisi lain memang dibutuhkan peran aktif Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan fasilitasi pembinaan Anggota BPD dan upaya merevisi tatanan yang lebih kondusif bagi pemberdayaan lembaga BPD agar lebih efektif melaksanakan kewenangannya.

The study of “The Potential of Village Parliamentary (BPD) in Policy Making of Village” is the explorative descriptive research of village parliamentary in the new paradigm of governance based on the 1999’s autonomy Law (UU No. 22 Tahun 1999), it is a study case of Wonokromo Village, at Pleret District, Bantul Regency, Yogyakarta Special Territory Province. The research’s aim is to identify the potential of Village Parliamentary (both passive potential and active potential) as the result of recruitment process since the born up to the second year after in the point of view of the authority of the Village Parliamentary, and it is also to know how far the ways of BPD for realizing democratic in the process of the policy making of the Village aims to good governance in the Village. The methods of the research are observation, questionnaire and interview. The subject of these methods such as the member and the Secretary of BPD, the Head of Village and the Village Officer, the village elit figures and some structural officer at Regency and District Government. Beside those methods, the research also used the documentation methods to find the recording of the processing of activity. It is the qualitative analyzed data, it is based on the criteria of the potential assessment that has function as the variable indicators / sub variable indicators. The result of the research described that the passive potential of Wonokromo BPD is based on three indicators variable of the potential’s BPD member that are the motivation, political experience, and the leadership capacity of the member could be categorized good (high potential), while the active potential since the born up to the second year (Mei 2003), the BPD of Wonokromo has indicated that they have capacity in doing the authority formal of the number of legislative function, controlling and other functions for supporting the making of village policies. On the other hand, the ways for democratic in realizing the good governance values in their activities was still poor. So, though from the result of passive potential indicated in good condition and could do some the authority (the prime job and functions), but as the new institution in the new governance paradigm, this condition was not ensured the realization of the qualified dynamic activity process that more democratic than before (it contains accountable, participative, responsive and transparancy). The actualization of the BPD active potential in the process of the making of the village policies with the good governance values at Wonokromo Village, empirically has close relation with the facilities of the policies process include the determinant factors that resist and the influent factors that stimulus the dynamic activity process of BPD in the ways of realizing democratic. The determinant factors such as : 1) the system and the method of BPD member recruitment; 2) the clear of area and authority autonomy; 3) the content, the clear and the consistency of the explanation of the procedure substantively ruled; 4) the poor of the village executive support as the main partner of the BPD. While the influent factors that possible the BPD get the ways of realizing the democratic in processing the making of village policies can be saw such as : a) the exist condition of dynamic actors that has the influent power and actively participate in the Wonokromo context : elites of village, participation and the selfness society, also the contributive support of the supra village actors; b) the present of the instruments that support the activity of BPD such as the various active local institution in the village for placing their aspiration and participation in developing their village. The other one, the exist of the BPD Secretariat that help the Head of BPD, and the exist of the prospective financial support village opportunity is the factor that support the BPD dynamic activities in realizing the more democratic work program. Though there are some of those influent factors, the success key of BPD potential actualization in the ways for realizing democratic in the process of village policy making, in the future actually, it is return to how far the behaviour or commitment consistency and the ability of the BPD member done in planning the proactive work program for utilizing the opportunity and also anticipating the resistance that happened in doing the BPD dynamic activity (the context of the policy making process at Wonokromo Village). On the other hand, the support of Bantul Regency for facilitating the increasing the quality of BPD member is also necessary and the ways for revising the condusive situation to empower BPD more effective in doing

Kata Kunci : Badan Perwakilan Desa, Kebijakan Desa, Potential, Village Parliamentary, and Policy Democratization.