PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK PASCA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

AOURA PUTRI, Diantika Rindam Floranti, S.H.,LL.M

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penyidik berperan penting dalam penanganan dan penyelesaian kasus-kasus dalam masalah hukum. Hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) memberikan kekhususan-kekhususan tersendiri yang mempengaruhi peran penyidik dalam penanganannya yang berperspektif perlindungan korban. Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai salah satu delik aduan memiliki rintangan tersendiri dengan urgensi yang beriringan. Tujuan penelitian ini ada dua, pertama, mengkaji peran penyidik dalam penanganan kasus KSBE pasca adanya UUTPKS ditinjau dari perspektif perlindungan korban. Kedua, menemukan hambatan dalam peran tersebut guna merumuskan saran dan solusinya.

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder dengan lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif untuk selanjutnya diuraikan secara deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik sangat berpengaruh terhadap jalannya penanganan kasus KSBE dalam hal kecenderungan penerapan undang-undang lain dibanding UUTPKS meskipun fasilitasnya telah memadai. Selain itu, dalam penanganannya kasus KSBE memiliki enam hambatan utama yaitu kesulitan mencari alat bukti, keadaan psikologis korban yang masih trauma, hubungan pribadi antara pelaku dan korban, kurang terbukanya korban saat pemeriksaan dan kekurangan sumber daya manusia.

Investigators play a crucial role in handling and resolving legal cases. The presence of the UUTPKS provides its own specificities that influence the role of investigators in handling them. KSBE as one of the reported crimes has its own obstacles with accompanying urgency. The objectives of this research are twofold: first, to examine the role of investigators in handling KSBE cases post the enactment of the UUTPKS, and second, to identify the obstacles in this role in order to formulate recommendations and solutions.

The research method employed by the author is a combination of normative legal research and empirical research. The types of data used include primary and secondary data with the research conducted in the Special Region of Yogyakarta. The analytical method used is qualitative and further elaborated descriptively.

The research results indicate that the role of investigators significantly influences the handling of cases of Sexual Violence Based on Electronic (KSBE). This is evident from the numerous occurrences of KSBE cases where investigators still apply the Information and Technology Law instead of the Sexual Violence Criminal Law that has been enacted since two years ago, due to various factors. Additionally, the handling of KSBE cases faces six main obstacles, namely difficulty in finding evidence, the psychological condition of traumatized victims, personal relationships between perpetrators and victims, the reluctance of victims during examination, and a shortage of human resources.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penyidik Kepolisian, Perlindungan Korban. / Investigators, Sexual Violence Based on Electronic, Sexual Violence Criminal , Victim Rights and Protection