Problematika dan Rekonstruksi Post-legislative Scrutiny sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

GARUDA ERA RUHPINESTHI, Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Post-legislative Scrutiny (PLS) atau Pemantauan dan Peninjauan merupakan suatu kegiatan oleh Presiden, DPR, dan DPD untuk mengamati, mencatat, dan menilai pelaksanaan undang-undang. Dalam perkembangannya,pengaturan dan praktik PLS di Indonesia menuai diskursus terkait dengan keefektifannya. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: i) bagaimana problematika pengaturan dan praktik post-legislative scrutiny di Indonesia? dan ii) bagaimana rekonstruksi post-legislative scrutiny yang efektif sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian yang didapat melalui studi pustaka. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan komparatif.Hasil penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, terdapat tiga problematika pengaturan dan praktik PLS di Indonesia. Pertama, ketidaktepatan pelaksanaan PLS oleh lembaga legislatif dan pemerintah, kemudian tindaklanjut outcome justru bukan oleh Badan Legislasi. Kedua, hasil PLS yang tidak mengikat DPR dalam pengusulan RUU dalam penyusunan prolegnas. Ketiga, tidak adanya mekanisme penentuan objek PLS di DPR. Kedua, rekonstruksi PLS yang efektif sebagai fungsi pengawasan DPR ditempuh dengan tiga mekanisme mengacu Inggris, Swiss, dan Prancis. Pertama, rekonstruksi pengaturan pelaksanaan PLS sebagai fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah. Kedua, memperkuat hasil PLS agar mengikat bagi DPR dalam mengusulkan RUU pada penyusunan prolegnas. Ketiga, mengefektifkan PLS dengan adanya kriteria skala prioritas, Review Clause, dan Sunset Clause. Rekonstruksi fungsi pengawasan ini pada akhirnya berdampak positif juga terhadap perbaikan legislasi.

Post-legislative Scrutiny (PLS) or "Pemantauan dan Peninjauan" is an activity by the President, DPR, and DPD to observe, record, and assess the implementation of laws. In its development, PLS regulation and practice in Indonesia triggered discourse related to its effectiveness. Therefore, this research intends to answer two research questions: i) what are the problems of post-legislative scrutiny regulation and practice in Indonesia? ii) how are the effective post-legislative scrutiny reconstructions as an oversight function of The House of Representatives (DPR)? This research is normative juridical research by exploring secondary data in the form of primary and secondary materials relevant to the research topic which were obtained through library studies. These data are qualitatively analyzed using statute, case, conceptual, and comparative approaches. This study shows two conclusions. First, there are three problems with PLS regulation and practice in Indonesia. First, PLS is incorrectly executed by both the legislature and the government, and then follow-up for outcomes is carried out not by the Legislation Committee. Second, the results of PLS are not binding DPR in proposing bills within “prolegnas”. Third, there isn’t any mechanism for the objects of PLS in the DPR. Second, effective reconstructions of PLS as the oversight function of the DPR are pursued through three mechanisms referring to the United Kingdom, Switzerland, and France. First, reconstructing PLS implementation as the DPR’s oversight function on the implementation of laws by the executive. Second, strengthening the PLS results internally binds the DPR in proposing bills within “prolegnas”. Third, increasing the effectiveness of PLS by adding priority scale criteria, Review Clause, and Sunset Clause. These reconstructions of the oversight function have a positive impact on improving legislation. 

Kata Kunci : Dewan Perwakilan Rakyat, Fungsi Pengawasan, Post-legislative Scrutiny