Laporkan Masalah

Upaya pelibatan organisasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik :: Studi tentang upaya pelibatan organisasi masyarakat dalam penyusunan APBD Kabupaten Dairi

BANUREA, Sahat, Drs. Cornelis Lay, MA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Judul tesis ini adalah “Upaya Pelibatan Organisasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan Publik’ (Studi tentang Upaya Pelibatan Organisasi Masyarakat dalam Penyusunan APBD Kabupaten Dairi). Tujuan pokok penelitian yang dilakukan dalam bentuk studi deskriptif ini adalah untuk menjawab pertanyaan ‘bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk melibatkan organisasi masyarakat dalam penyusunan APBD Kabupaten Dairi’. Tiga indikator yang diteliti untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah kesediaan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membuka akses informasi kepada organisasi masyarakat, kesediaan untuk mengadakan dialog dengan organisasi masyarakat dan kesediaan untuk mengakomodasi tuntutan organisasi masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kesediaan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membuka akses informasi kepada organisasi masyarakat sangat rendah. Pada tahap perencanaan kegiatan dan program pembangunan akses informasi hanya dibuka pada saat Rakorbang. Sementara dalam tahap penyusunan RAPBD akses informasi sama sekali tertutup sampai pada tahap pembahasannya di tingkat Panitia Angggaran DPRD. Pada pembahasan di tingkat Rapat Paripurna DPRD akses informasi diberikan secara terbatas dimana DPRD hanya menyediakan dokumen pembahasan yang bersifat umum demikian pula pada saat penetapannya menjadi Peraturan Daerah. Kesediaan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mengadakan dialog dengan organisasi masyarakat juga sangat rendah. Pada tahap perencanaan kegiatan dan program pembangunan tidak terjadi dialog yang intens karena sebagian besar waktu tersita untuk membahas usulan-usulan program yang telah dipersiapkan Pemerintah Daerah. Diluar tahap ini dialog terjadi sebanyak tiga kali yakni pada saat berlangsungnya penyusunan RAPBD, Pembahasan RAPBD pada Rapat Paripurna I Penyampaian Nota Keuangan RAPBD dan Rapat Paripurna IV Penetapan APBD. Dialog-dialog ini terealisasi setelah adanya tekanan unjuk rasa dari organisasi masyarakat dan substansi dialog hanya bergerak pada tataran isu yang bersifat normatif saja. Demikian pula kesediaan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mengakomodasi tuntutan organisasi masyarakat ternyata sangat rendah. Pada tahap perencanaan kegiatan dan program pembangunan proses akomodasi tidak berlangsung maksimal karena terbatasnya waktu dan informasi yang disediakan Pemerintah Daerah. Usulan yang diakomodasi pada tahap penyusunan Rancangan APBD pada umumnya adalah yang sejalan dengan Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Usulan Program Pemerintah Daerah. Sementara pada tahap pembahasan dan penetapan APBD Pemerintah Daerah dan DPRD sama sekali tidak melakukan proses akomodasi terhadap tuntutan yang diajukan organisasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan agar Pemerintah Daerah dan DPRD membuka ruang keterlibatan yang lebih besar kepada organisasi masyarakat dalam seluruh tahap penyusunan APBD.

Title of this thesis is “The Effort of Societal Organization Involvement in Public Policy Decision Making” (Study on The Effort of Societal Organization Involvement in Local Budgeting of Dairi Regency). The main purpose of this research is to answer the question about ‘what The Local Government and Local Legislative Assembly do to involve the societal organization in budgeting of Dairi Regency’. Three indicators observed to answer the question are willingness of both governments and local legislative assembly to give access of information to the organization, willingness to conduct a dialogue with organization and willingness to accommodate any claims of the organization. The result of this research showed that the willingness of Local Government and Local Legislative Assembly to give the access of information to the organization is very low. At the stage of activity planning and development program the information access was only given when there were Rakorbang. While at the stage of budgeting, access of information was really closed until its discussing stage in The Budgeting Committee of Local Legislative Assembly. The information access was limitedly given in this stage where The Local Legislative Assembly merely prepared the common information as well as when determining as Local Regulation. The willingness of Local Government and Local Legislative Assembly to conduct a dialogue with societal organization was also very poor. There was not any intense dialogue at the stage of activity planning and development program because most of time had been taken to discuss the proposals of the program that was prepared by Government. Regardless of this stage, the dialogue was conducted three times, i.e., at the budgeting time, discussing of local budget in the first plenary session of financial memorandum of local budget and at the fourth plenary session of local budget determining. The dialogues were conducted after there had been a lot of pressures from societal organization, and the substance of dialogue only discussed the normative issues. Similiarly, the willingness of Local Government and Local Legislative Assembly to accommodate the claims of the organization, in pact, was very poor. At the stage of activity planning and development program, the accommodation process were not peformed maximally because of limited time and information for dialogue. The proposals accommodated at the local budgeting stage were generally agreed with proposal list for activities and proposal list for local government’s programs. While at the discussing and determining stage of the local budget, the Local Government and Local Legislative Assembly didn’t carry out the accommodation process on claims submitted by the societal organization. The result of this research recommends that Local Government and Local Legislative Assembly should open a larger involvement space for the societal organization in whole stages of local budgeting.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Organisasi Masyarakat,


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.