Pembatalan Kenaikan Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.JKT)

NABIILAH AUDESIA, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan  majelis hakim dalam Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT terkait dengan pembatalan kenaikan Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelindungan hukum bagi pekerja/buruh atas pembatalan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan atas data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder dengan alat berupa studi dokumen. Penelitian normatif ini didukung wawancara terhadap narasumber yang berkompeten di bidangnya, dengan alat berupa pedoman wawancara. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan pertama, Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara mengutamakan pada asas kepastian hukum. Proses terbitnya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022 yang merupakan objek sengketa dinilai melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan artinya objek sengketa cacat yuridis dalam prosedur penerbitannya sehingga objek sengketa dinyatakan batal. Kedua, dalam konteks kepatutan dan kelayakan, meskipun kenaikan UMP yang diwajibkan kepada Tergugat sebesar 3,51% telah melebihi kenaikan inflasi, namun masih dianggap tidak mencukupi, terutama dalam situasi pasca pandemi COVID-19. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta menyatakan bahwa rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta selama enam tahun terakhir adalah 8,6% di atas inflasi. Putusan pengadilan yang memerintahkan penerbitan KTUN baru yang memiliki nilai upah lebih tinggi dari SK 1395 tetapi di bawah dari nilai upah berdasar SK 1517 tidak sepenuhnya memberikan pelindungan hukum dan keadilan bagi pekerja/buruh serta tidak mencapai tujuan pengupahan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

This study aims to understand and analyze the considerations of the panel of judges in Decision Number 11/G/2022/PTUN.JKT regarding the annulment of the increase of the Minimum Wage in the Special Capital Region of Jakarta. This research also aims to understand and analyze the legal protection for workers regarding the annulment of Governor of DKI Jakarta's Decision Number 1517 of 2021 concerning the Provincial Minimum Wage for the year 2022.

This research is a descriptive normative study. The research is conducted through literature review of secondary data consisting of primary and secondary legal materials using document study as the method. This normative research is supported by interviews with competent informants in their field, using interview guidelines. The research data is analyzed qualitatively and presented descriptively.

The research findings conclude, first, the considerations of the panel of judges in deciding the case prioritize the principle of legal certainty. The process of issuing Governor of DKI Jakarta's Decision Number 1517 of 2021 concerning the Provincial Minimum Wage for the year 2022, which is the object of dispute, is considered to have exceeded the time limit stipulated by Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wage Setting, meaning the disputed object has a juridical defect in its issuance procedure, thus the disputed object is declared null and void. Second, in the context of appropriateness and feasibility, although the mandated increase of 3.51% in the Provincial Minimum Wage imposed on the Defendant exceeds the inflation rate, it is still considered insufficient, especially in the post-COVID-19 pandemic situation. The Provincial Government of Jakarta Capital Region stated that the average increase in the Provincial Minimum Wage of DKI Jakarta over the past six years is 8.6?ove inflation. The court's decision to order the issuance of a new Provincial Minimum Wage which has a higher wage value than SK 1395 but below the wage value based on SK 1517 does not fully provide legal protection and justice for workers and does not achieve the wage-setting goal to meet decent living needs.

Kata Kunci : Pembatalan, Upah Minimum, Keputusan Gubernur, Pelindungan hukum.