Peranan Imeum Mukim dalam pelaksanaan Pemerintahan Gampong :: Studi kasus di Mukim Meuraxa Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh

FADLI, Rahmad, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Pada Masa Kesultanan Aceh Imeum Mukim merupakan struktur formal dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong Imeum Mukim merupakan mitra kerja dari para Keuchik-keuchik. Setelah dikeluarkanya Undang-undang Nomor :5 Tahun 1979 tentang penyempurnaan pemerintahan Desa, Imeum Mukim dihapuskan dalam struktur pemerintahan Gampong, sedangkan peran dan fungsinya masih diakui oleh masyarakat. Dengan adanya permasalahan ini, Pemerintah Daerah menindak lanjuti dengan Perda Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasan masyarakat beserta lembaga adat di Propinsi daerah Istimewa Aceh, dan diperkuat lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai kesatuan masyarakat adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Atas dasar permasalahan tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan adalah ‘Bagaimana Peranan Imeum Mukim sebagai Lembaga Adat dalam pelaksanaan Pemerintahan Gampong” Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan mengenai peran apa saja yang dilakukan Imeum Mukim dalam pelaksanaan pemerintahan Gampong dengan mengunakan analisis kualitatf Diskriptif. Hasil temuan dilapangan bahwa menunjukkan peran Imeum Mukim dalam hal koordinasi Imeum Mukim telah dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam perencanaan pemerintahan dan pembangunan, Dalam melakukan evaluasi Imeum Mukim telah dapat melaksanakan pengawasan sebagai bagian dari masyarakat, Dalam pelaksanaan hukum adat Imeum Mukim bertidak sebagai mediator. Dalam pelestarian adat dan budaya Imeum Mukim berkedudukan sebagai pengarah, Dalam pengelolaan kekayaan Mukim Imeum Mukim sebagai pengelola. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Peranan Imeum Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Gampong sangat penting, mengingat Imeum Mukim merupakan tokoh yang sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat Saran yang dapat penulis lakukan adalah (1).Kepada Pemerintahan Daerah agar dapat memberikan sarana dan prasarana penunjang pelaksana tugas Imeum Mukim. Yang lebih memadai untuk berdaya guna dan berhasil guna.(2), Kepada Pemerintahan Daerah untuk jangan terjadinya tumpang tindih di dalam pelaksanaan Pemerintahan Gampong, maka pada setiap aturan dan peraturan yang telah dikeluarkan disosialisasikan kepada masyarakat

An Aceh Sultanate Period of Imeum Mukim is formal structure for Government management of Gampong Imeum Mukim that was colleague of Keuchik-Keuchik. After published the Government Rules Number: 5 Year 1979 about completion of countryside governance, Imeum Mukim was abolished in governance structure of Gampong, while roles and functions still be confessed by societies. Of existence of this problem, Local Government implemented of Government Rules Number 2 Year 1990 about Construction and Development of Mores, Society habits and custom institute Special Region of Province Aceh, and it was strengthened more by Government Rules Number 5 Year 1996 about Mukim as unity of custom society in Special Region Province Aceh, based on the problem, it can be formulated the question, it is ' How the Role of Imeum Mukim as Custom Institute in implementation of Governance of Gampong is." This research was aimed to figure about the roles of Imeum Mukim for implementation for Gampong governance through descriptive-qualitative analysis. The field results showed that the roles of Imeum Mukim for coordination term, Imeum Mukim could given considerations and inputs for development and governance planning, In evaluating, Imeum Mukim have been able to monitor as a part of societies, In implementation of custom law, Imeum Mukim became mediator. In culture and custom preservation, Imeum Mukim was positioned as director, in Mukim properties management, Imeum Mukim has been as organizer. From the result of research, it could be known that the roles of Imeum Mukim for implementation of Gampong Governance have became so important, whether considering that Imeum Mukim was personage that esteemed and respected by societies. The suggestion of writer to be conducted is (1). For Territory Government, it could be able to give supporting facilities and infrastructures for implementer of Imeum Mukim duties, whether better enough that give usefulness. (2). For Territory Government, it could be able to not make overlapping activities for implementation of Gampong Governance, so each rules and laws that had been issued, could be socialized to societies.

Kata Kunci : Pemerintahan Gampong,Peran Imeum Mukim, Role of Imeum Mukim, Governance of Gampong