Problematika Pembagian Harta Bersama Berupa Kekayaan Intelektual Pasca Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian

DEDI FARERA PRASETYA, Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak kebendaan karena dapat dilekati hak milik. Kepemilikan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu perikatan, seperti halnya perkawinan. Menjadi masalah ketika terjadi perceraian, sebab hukum positif yang ada belum mengakomodasi kedudukan HKI sebagai harta bersama. Lebih lagi, solusi yang ditawarkan oleh Mahkamah Agung belum menjawab permasalahan mengenai bagaimana pembagian hak atas penggunaan Kekayaan Intelektual (KI) pasca perceraian. Isu perihal kedudukan HKI sebagai harta bersama belakangan mulai tersorot dengan adanya Putusan No.1622/Pdt.G/2023/PA.JB tentang perceraian penyanyi terkenal Virgoun. Putusan a quo disebut sebagai preseden baru yang dapat memberikan keadilan, terutama mengenai permasalahan pembagian harta bersama berupa royalti atas HKI yang didapat dalam masa perkawinan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen hukum dan data penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif sehingga akan menghasilkan data yang deskriptif-analitis.

Terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini. Pertama, langkah untuk membagi hak atas penggunaan KI adalah dengan mengkualifikasikan KI tersebut sebagai harta bersama. Apabila telah terbukti maka dapat dibuatkan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama sebagai dasar dari kesepakatan pembagian harta bersama. Kedua, Majelis Hakim dalam Putusan 1622/Pdt.G/2023/PA.JB telah memberikan keadilan bagi Para Pihak dalam wujud melakukan penemuan hukum untuk menjawab ketidakjelasan regulasi terkait kedudukan royalti sebagai harta bersama. Meskipun begitu, masih ditemui nuansa positivistik dalam hal menentukan proporsi pembagian harta bersama.

The Intellectual Property Rights (IPR) is a material right, meaning IPR is linked to right of ownership. This ownership occurs due to the law of obligations, for example marriage. The problem arises upon a divorce occurences because the existing law has not accommodated the provisions of IPR in its position as a marital assets. Moreover, the solution offered by the Supreme Court (MA) has not been able to resolve the question of who owns IPR after divorce. The issue of whether IPR can be classified as marital assets has recently begun to receive attention with the rise of Case Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB regarding the divorce of famous singer Virgoun. The case was said to be a new precedent capable of providing justice, particularly regarding the issue of dividing marital assets in the form of royalties on IPR obtained during marriage.

This research is presented descriptively with a normative-juridical method. This study use secondary data, and analyzed using qualitative methods. The Secondary data is acquired from literature research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials.

There are two conclusions that can be drawn from this research. First, the step to divide the right to use IP is to qualify the IP as marital assets. If this has been proven, then a Deed of Agreement and Sharing of Marital Assets can be formed as the basis for an agreement on the distribution of marital assets. Second, the Panel of Judges in Case Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB has provided justice for the Parties in the form of making legal discoveries to answer the obscure regulations regarding the position of royalties as marital assets. However, there are still positivistic perspective in determining the proportion of sharing of marital assets.

Kata Kunci : Harta Bersama, Hak Kekayaan Intelektual, Perceraian