Rekrutmen Badan Legislatif Daerah :: Penelitian tentang perubahan pola rekrutmen anggota DPRD Kota Yogyakarta, dari Pemilu 1997 ke pemilu 1999

KUMAIYAH, Suhermi, Dr. Riswandha Imawan

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Secara Umum DPRD 1997 dan DPRD 1999 berada dan bekerja dalam konteks polìtik yang berbeda. DPRD I 997 berada daLam konteks Orde Baru, dimana struktur politik yang dipelihara bercorak Birokratis, Otoriter, Militeristik, Sentralistik dan Hirarkhis. Dprd 1999 lahir ketïka Orde Baru sudah bangkrut yang membawa transisi politik Indonesia dari Otoritarian ke Demokrasi. Era transisi telah membawa pergeseran yang luar biasa dan bureaucratic government ke party government dan dari executebe heavy ice legislative heavy, dimana DPRD jauh lebih powerul. Belajar dan kasus Yogyakarta, penulis mengidentifikasikan persamaan antar DPRD 1997 dan DPRD 1999. Keduanya dilahirkan oleh sistem perwakilan berimbang yang dikombinasikan dengan sistem daftar. Pengaruh dan peran partai politik dalarn rekruitmen jauh lebìh dominan daripada peran konstituen yang memberikan suatu kepada calon anggota Dewan melalui partai. Karena itu kedua DPRD itu lebih bertipe partisan daripada bertipe utusan dan konsituen. DPRD 1997 dan 1999 juga menampilkan sejumlah perbedaan. Pertama, reicruitmen DPRD 1997 sangat tertutup sementara rekruitmen DPRD 1999 mengarah pada pola yang semi terbuka. Rekrutmen 1997 ditandai dengan seIeksi administrasi yang ketat, kompetisi yang rendah, kuasa pat-taj yangkuat, partisipasi kostituen yang lemtth, kontrol birokrasi yang ketat. Rekrutmen 1999 diwarnai dengan ikiim yang kompetitif antarpartai, akses aktor-aktor barit iebih luas, hadirnya tradisi dialog dalam partai, berkurangnya kontrol Birokrasi. Tetapi rekrutmen 1999 juga masih dibayangi warisan masa lalu karena masili memakai sistem proposional yang tertutup, dimana pattai sangat dominan dalam rekrutmen dan belum adanya akses públik yang terbuka untuk menguji kapasitas, popularitas dan integritas setiap kandidat. Kedua, hubungan patron-kiien (kiientelisme) dalam DPRD 1997 jauh lebili kuat daripada dalarn DPRD 1999. Klientelisme antara Walikota dengan anggota DPRDberlangsung dan proses rekrutmen hingga dalam ururasn dinas sehari-hari. Penyebabnya adalah kepemimpinan dualistik penguasa tunggal Walikota. Dalam konteks DPRD 1999, klientelisme secam PelttII:Pelan mulai memudar. Penyebabnya adalah hilangnya Penguasa I unggal Walikota. Walikota tidak lagi menggunakan otoritas, hak istimewa dan vetonya untuk. melakukan cainpur tangan. Namtrn kiientelisme belurn hilang sarna sekali, karena pimpinan pattai di daerah tetap menjadi otoritas sentral, sehingga menjadi sumber “rekornendasi” atau tempat lobby bagi kader yang hendak menuju kursi Dewan. Ketiga, birokratisasi dalam rekrutmen DPRD 1997 sangat kuat dan ketat, sementara reicrutmen DPRD 1999 diwarnai dengan debirokratìsasi. Biroicrasi memainkan regulasi dan intervensi dalani proses reicrutmen DPRD. Penelitian khusus (ilitsus) yang sangat diskriminatif dilakukari secara ketat untuk mengontrol rekrutmen Dewan. Sebaliknya dalam rekrutmen DPRD 1999, debirokratìsas antara lain ditandai dengan sejumlah fenomena: birokrasi net’ral dalam PEMILU, birokrasi tidak lagi menjadi panitia, Walikota tidak lagi menjadi Ketua PPD dan pemindahan litsus dan Birokrasi ke masing-masing paflai politik.

Kata Kunci : DPRD,Pola Rekrutmen