PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP MITRA PENGENDARA GOCAR PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK.

SANDRINA TIARA LARASATI HENDARTO, Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Timbulnya ketidakpastian hukum PPh mitra Gojek, khususnya mitra GoCar karena belum ada aturan yang pasti untuk mengatur hubungan kemitraan ini. Definisi tenaga kerja lepas dan pekerjaan bebas yang multitafsir menyebabkan kebingungan mitra untuk menentukan jenis pekerjaan mereka termasuk tenaga kerja lepas atau pekerjaan bebas. Mitra GoCar dapat menggunakan hak opsi untuk memilih cara penghitungan tarif PPh, yaitu tarif PPh final 0,5?n tarif PPh Pasal 17. Saat ini, pemerintah belum mengatur secara eksplisit mengenai pemungutan PPh mitra GoCar yang memiliki status hubungan kemitraan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme pemungutan PPh terhadap mitra GoCar serta untuk mengetahui dan mengkaji kriteria penentuan tarif PPh yang dikenakan terhadap mitra GoCar untuk memenuhi asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, kuesioner, dan studi pustaka yang meliputi buku - buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan.

Hasil dari penelitian ini adalah diperoleh dua kesimpulan. Pertama, pemungutan PPh pada mitra GoCar dengan pemungutan PPh secara umum adalah sama. Pada implementasinya, mitra GoCar memilih dikenakan tarif PPh Pasal 17 dengan pertimbangan bahwa penghasilan bruto mitra GoCar di setiap bulannya cenderung tidak stabil, sehingga tidak menggunakan tarif PPh final 0,5?n jika dikomparasikan dengan tarif efektif harian, maka mitra GoCar tidak dapat dikenakan karena penghasilan bruto per hari belum diatas Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kedua, kepastian hukum dalam mendefinisikan kategori pekerjaan atas mitra GoCar masih rancu, sehingga menyebabkan perbedaan penafsiran antara mitra GoCar dengan fiskus. Dalam hal ini, fiskus telah memberikan kategori tenaga kerja lepas bagi mitra GoCar.

Legal uncertainty arises for Gojek partners, especially GoCar partners because there are no definite rules to regulate this partnership relationship. The multiinterpreted definitions of freelance labor and independent work cause confusion for partners to determine whether their work is included in freelance labor or independent work. GoCar partners can use the option to choose how to calculate income tax rates, namely the 0.5% final income tax rate and the Article 17 income tax rate. Currently, the government has not explicitly regulated the collection of income tax for GoCar partners who have a partnership status.

The purpose of this study is to determine and examine the mechanism for collecting income tax on GoCar partners and to determine and examine the criteria for determining the income tax rate imposed on GoCar partners to fulfill the principle of legal certainty. This research uses qualitative analysis research methods with data collection techniques of interviews, questionnaires, and literature studies which include books, laws and regulations, journals, and related previous research results.

The results of this study are obtained two conclusions. First, the collection of income tax on GoCar partners with income tax collection in general is the same. In its implementation, GoCar partners choose to be subject to the Income Tax Article 17 rate with the consideration that the gross income of GoCar partners in each month tends to be unstable, so they do not use the 0.5% final income tax rate and if compared with the daily effective rate, GoCar partners cannot be subject to it because their gross income per day is not above Rp450,000.00 (four hundred and fifty thousand rupiah). Second, the legal certainty in defining the category of work for GoCar partners is still ambiguous, causing differences in interpretation between GoCar partners and tax authorities. In this case, the tax authorities have provided a freelance labor category for GoCar partners.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Mitra, GoCar, Gojek, Kepastian Hukum / Income Tax, Partner, GoCar, Gojek, Legal Certainty