Legal Mechanism to Enhance Youth Representation in the People Representatives’ Council of the Republic of Indonesia (DPR RI)

RIVALDY ALFARIZI, Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Diskusi mengenai regenerasi menjadi agenda penting untuk mendorong keberlanjutan dan pembangunan di negara ini. Kondisi demografi Indonesia menyoroti keberadaan demografi kaum muda yang signifikan, sekitar 55?ri keseluruhan populasi menurut laporan BPS. Namun, realitas demografis ini sangat kontras dengan representasi pemuda di DPR RI sebagai lembaga legislatif utama, di mana jumlah mereka hanya sekitar 13,73?ri total anggota parlemen. Kesenjangan ini menimbulkan beberapa konsekuensi negatif bagi kelompok demografis pemuda yang berasal dari kurangnya keterwakilan mereka di lembaga parlemen. Keterwakilan yang terbatas ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor empiris dan struktural yang mengakar dalam lanskap politik Indonesia. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang menghalangi partisipasi pemuda di DPR RI sebagai lembaga parlemen utama di Indonesia dan mengusulkan langkah-langkah tindakan afirmatif untuk meningkatkan keterlibatan pemuda dalam urusan politik di DPR RI yang secara konstitusional dapat diberlakukan sebagai perlakuan khusus untuk mewujudkan persamaan dan keadilan sesuai dengan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris, penelitian ini menganalisis teori-teori akademis yang relevan, undang-undang, literatur, dan bahan-bahan terkait lainnya. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan para calon anggota legislatif muda yang berpartisipasi dalam Pileg DPR RI 2024 untuk mengumpulkan data primer. 

Kesimpulannya, penelitian ini menyoroti beberapa tantangan yang menghambat partisipasi pemuda di lembaga parlemen, yang dikategorikan ke dalam hambatan sosial dan hukum. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan mekanisme afirmatif sebagai cara untuk meningkatkan partisipasi pemuda di lembaga parlemen, dengan memanfaatkan strategi hukum dan politik. 

The discussion surrounding regeneration stands as a crucial agenda for promoting sustainability and development within the nation. Indonesia's demographic condition highlights the significant presence of the youth demographic, constituting roughly 55% of the entire population which in accordance to BPS report. However, this demographic reality contrasts sharply with the representation of youth within the DPR RI as the primary legislative body, where they constitute only around 13,73% of total members. This disparity presents several negative consequences for the youth demographic group stemming from their underrepresentation in parliamentary institutions. Such limited representation can be attributed to various empirical and structural factors entrenched within Indonesia’s political landscape. 

Hence, this study aims to identify the obstacles hindering youth participation in DPR RI as the Indonesia’s main parliamentary institution and proposes employing affirmative action measures to enhance youth involvement in political affairs within DPR RI which is constitutionally enforceable as a special treatment to achieve equality and fairness in accordance with Article 28 H (2) of the 1945 Constitution. Utilizing a normative-empirical legal research approach, the study delves into relevant academic theories, laws, literature, and other pertinent materials. Additionally, the author also conducted interviews with young legislative candidates who participated in the 2024 DPR RI elections to gather primary data. 

In summary, the research highlights several challenges hindering youth participation in parliamentary institutions, categorized into social and legal barriers. Furthermore, this legal research recommends for affirmative action mechanisms as a means to enhance youth participation in parliamentary institutions, leveraging both legal and political strategies.

Kata Kunci : DPR RI, Pemuda, Pemilhan Umum Legislatif, Representasi, Tindakan Afirmatif. | Affirmative Action, DPR RI, Legislative Election, Representation, Youth.