The Crime of Ecocide in the Rome Statute: to Protect or to Castigate the Third World Countries?

NIVIA, Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M, Ph.D.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Konsep ekosida sebagai kejahatan kelima di bawah yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional memiliki dua klaim mendasar. Pertama, ini mencakup semua kerusakan lingkungan bahkan jika tidak berkaitan dengan manusia. Kedua, ini melindungi negara dunia ketiga sebagai korban utama krisis ekologi. Penelitian ini menguji klaim kedua dengan mengkomparasikan karakteristik ekosida menurut Independent Expert Panel dengan lanskap hukum-politik dari Pengadilan Pidana Internasional. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Sebagai penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data riset ini adalah data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. 

Riset ini menunjukkan bahwa 1) Ekosida dipicu oleh ketidakmampuan hukum internasional dalam mengatasi destruksi lingkungan yang masif, Definisi kontemporer ekosida diajukan oleh Independent Expert Panel sebagai kejahatan kelima di Statuta Roma dan 2) Keputusan untuk menempatkan ekosida di bawah yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional memperparah bias hukum pidana internasional terhadap negara dunia ketiga. Tiga analisis membuktikan hipotesis ini. Pertama, inkompatibilitas karakteristik ekosida dengan sifat antroposentris dari Pengadilan menghalangi proteksi yang efektif bagi negara dunia ketiga. Kedua, studi terhadap Pengadilan Pelaku Industri Jerman di riset ini menunjukkan bahwa Pengadilan tidak mampu mengatasi faktor struktural di balik kejahatan lingkungan. Maka dari itu, hanya aktor lapangan di negara dunia ketiga yang mampu dijangkau oleh sistem ini. Ketiga, dengan mengakui kontrol Pengadilan oleh Dewan Keamanan PBB, ada kemungkinan besar ekosida akan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban negara dunia ketiga atas tindakan lingkungan mereka sementara menutupi kontribusi anggota permanen dan sekutunya atas tindakan tersebut. Maka dari itu, penegakan hukum ekosida oleh Pengadilan Pidana internasional akan membantu aktor politik memperparah rezim hukum pidana yang sudah bias terhadap negara dunia ketiga. 

The concept of ecocide as fifth crime under the International Criminal Court’s jurisdiction has two substantial claims. First, it encompasses all environmental harms even if it is unrelated to human. Second, it protects third world countries as the dominant victims of ecological crisis. This research examines the second claim by comparing Independent Expert panel’s characteristics of ecocide and the International Criminal Court’s legal-political landscape. 

This research is a normative research. As a normative research, it uses statutory and conceptual approach. The research data is secondary data that consist of primary, secondary, and tertiary sources of law. 

This research shows that 1) ecocide is induced by international law’s inability in dealing with massive environmental destruction. The contemporary definition of ecocide is proposed by Independent Expert Panel as fifth crime in the Rome Statute and 2) The decision to put ecocide under the Court’s jurisdiction is exacerbating current international criminal justice’s bias towards third world countries. Three analyses prove this hypothesis. First, the incompatibility of ecocide’s characteristics and the Court’s anthropocentric nature is hindering the effective protection for third world countries. Second, the study of the Trial of German Industrialist in this research reveals that the Court is unable to address the structural force behind environmental crime. Only the field actors in the third world countries is able to be reached by such system. Third, recognizing the control of the Court by United Nations Security Council, there’s great possibility that ecocide will be used to demand responsibility from third world countries for its environmental action while shielding the permanent members and its allies’ contributions to the action. Accordingly, the codification of ecocide in the Rome Statute helps the political actors to magnify already biased regime of criminal law against the third world countries communities. 

Kata Kunci : Ecocide, Environmental Destruction, Environmental Crime, Third World Countries, International Criminal Court