Peran Kejaksaan dalam Pelaksanaan Pembayaran Restitusi oleh Pelaku kepada Anak Korban pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta

AISYAH NARESWARI PUTRI, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, mengkaji faktor penyebab tidak terlaksananya pelaksanaan pembayaran restitusi oleh pelaku kepada anak korban di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Kedua, merumuskan kebijakan hukum atas permasalahan penerapan pembayaran restitusi oleh pelaku kepada anak korban di masa mendatang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridisempiris. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder dengan lokasi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Kemudian kedua data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode pendekatan induktif dan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif-analitik.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, faktor penyebab gagalnya eksekusi pembayaran restitusi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta disebabkan oleh faktor substansi hukum yang masih tersebar dan tidak diaturnya sanksi hukum apabila pelaku tidak membayar restitusi, faktor struktur hukum dari jaksa yang masih memiliki cara pandang formalistik dan pasif, kurangnya pengetahuan dan koordinasi antar penegak hukum dalam menentukan besaran restitusi serta tidak dilakukan upaya pendekatan kepada pelaku, faktor budaya hukum eksternal berupa kesadaran masyarakat maupun pelaku yang masih rendah terhadap restitusi dan budaya internal dari penegak hukum yang pasif dan kaku. Kedua, kebijakan hukum di masa mendatang khususnya mengenai pembayaran restitusi kepada anak korban diperlukan upaya reformulasi terhadap peraturan saat ini dan meningkatkan peran kejaksaan agar lebih progresif, aktif, serta memahami kedudukan korban pada setiap penanganan perkara tindak pidana khususnya pada perlindungan anak.

This research has two objectives. First, to examine the factors causing non implementation of restitution payments by the perpetrator to the child victim in the jurisdiction of the Yogyakarta District Prosecutor's Office. Second, to formulate legal policies on the problem of implementing restitution payments by perpetrators to child victims in the future.

The research method used is juridical-empirical legal research. The types of data used includes primary data and secondary data with locations at the Yogyakarta District Prosecutor's Office. Then both data were analyzed qualitatively with an inductive approach with research results in descriptive analytic form.

The results showed that first, the factors causing the failure of restitution execution by prosecutors were caused by legal substance factors that were still scattered and legal sanctions are not regulated if the perpetrator did not pay restitution, the legal structure factor which still had a formalistic and passive perspective, lack of knowledge. and coordination between law enforcers in determining the amount of restitution and no attempts to approach the perpetrators, external legal culture factors in the form of low awareness of the public and perpetrators regarding restitution and a passive and rigid internal culture of law enforcers. Second, future legal policies, especially regarding the payment of restitution to child victims, requires efforts to reformulate current regulations and increase the role of the prosecutor's office to be more progressive, active, and understands the position of victims in every handling of criminal cases, especially in child protection.

Kata Kunci : Peran Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Eksekusi Pembayaran Restitusi, Anak Korban