Kontestasi Ruang dalam Penyediaan Rumah Susun di Kabupaten Sleman

EIBEN HEIZIER DWI CAHYO KRISTIAJI, Dr. Erda Rindrasih, S.si., M.U.R.P

2024 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Pendahuluan. Memperoleh hunian yang layak menjadi salah satu hak dari setiap warga negara, tetapi yang terjadi saat ini banyak masyarakat yang terhalang untuk tinggal di hunian yang layak karena harga hunian yang semakin mahal dan pemerintah yang cenderung melepaskan masalah peneydiaan hunian kepada pihak swasta. Selain itu, penyediaan rusunawa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah backlog hunian juga belum berhasil untuk memcahkan masalah karena angka backlog hunian yang masih tinggi.

Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan perkotaan terkait pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) di Kabupaten Sleman dan melihat kontestasi ruang dalam penyediaan rusunawa di Kabupaten Sleman.

Metode penelitian. Penelitian dilakukan secara kualitatif dan pengambilan data dialkukan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang berasal dari pihak pemerintah dan akademisi.

Analisis Data. Data-data yang didapatkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik triangulasi data. Selain itu, data-data yang didapatkan melalui wawancara dianalisis menggunakan bantuan alat proses untuk data kualitatif (NVivo).

Hasil dan Pembahasan. Masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan untuk memiliki hunian di tengah kota dirugikan oleh kondisi ekonomi-politik karena terjadinya liberalisasi tanah di Indonesia. Selain itu, pemerintah yang cenderung menyerahkan masalah hunian kepada pihak swasta juga menjadi masalah tersendiri karena menyebabkan masyarakat semakin sulit untuk mengakses harga hunian yang terjangkau. Di samping itu, perebutan ruang kota antara pemerintah dan pasar juga menjadi salah satu implikasi dari terjadinya liberalisasi tanah di Indonesia yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kesimpulan. Akses masyarakat untuk mendapatkan hunian yang terjangkau di tengah kota terhalang oleh kondisi ekonomi-politik dan tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menyediakan hunian bagi masyarakat.

Introduction. Access to decent housing is considered a fundamental right for every citizen. However, the current situation reveals that many communities face obstacles in securing suitable housing due to the escalating costs and a government tendency to delegate housing provision issues to the private sector. Furthermore, the government's efforts to address housing backlog by providing low-cost apartments (Rusunawa) have not been successful in solving the problem, as the backlog figures remain high.

Research Objective. This study aims to examine and analyze urban issues related to the development of low-cost apartments (Rusunawa) in Sleman Regency and explore spatial contestations in the provision of Rusunawa in the area.

Research Method. The study adopts a qualitative approach and data collection involves conducting interviews with various sources from both the government and academia.

Data Analysis. The data obtained in this study were analyzed using data triangulation techniques. Additionally, the data gathered through interviews were analyzed with the assistance of a qualitative data processing tool (NVivo).

Results and Discussion. Low-income communities struggling to afford housing in urban centers are adversely affected by economic and political conditions, particularly the liberalization of land in Indonesia. Additionally, the government's inclination to delegate housing issues to the private sector exacerbates the difficulty for the public to access affordable housing. The urban space contestation between the government and the market is also a consequence of land liberalization in Indonesia, ultimately disadvantaging low-income communities.

Conclusion. The access of the public to affordable housing in urban centers is hindered by economic and political conditions, coupled with the lack of government commitment to providing housing for the citizens.

Kata Kunci : rusunawa; backlog hunian; liberalisasi tanah