Peranan Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan fungsi legislasi pemerintahan desa :: Studi kasus di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

DWIJONO, Edi, Prof. H. Soehino, SH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Hukum Kenegaraan)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD dapat dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai UU No. 22 Tahun 1999 beserta hambatan yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji aspek hukum permasalahan penelitian yang dilengkapi dengan pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan aspek non hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan melalui kegiatan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Lembaga legislatif desa telah mengalami peningkatan pemberdayaaan dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada rakyat. (2) Pelaksanaan fungsi legislasi di desa telah mengalami peningkatan terutama ditunjukan dengan adanya saran, pendapat yang diberikan atau bahkan sikap menolak rancangan peraturan desa atau kebijakan lain yang diajukan oleh kepala desa. (3) Beberapa hambatan yang dijumpai BPD antara lain kurangnya pengalaman dalam pemerintahan desa akibat kedudukannya sebagai aparat pemerintahan desa (anggota BPD) bersifat sambilan, kurangnya sumber biaya, dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyusunan rancangan peraturan desa, serta kebiasaan adanya kecenderungan unsur legislatif dan eksekutif desa menjadi satu. Agar pelaksanaan fungsi legislasi desa oleh BPD dapat berjalan dengan baik, penyusun menyarankan : 1. Perlu dilakukan penegasan keberadaan BPD dalam struktur pemerintahan desa. 2. Perlu ada penyempurnaan pengaturan hubungan antara BPD dan pemerintahan desa yang tidak menimbulkan sikap saling menjatuhkan antara satu dengan lainnya. 3. Perlu pengaturan yang tegas terhadap kedudukan keuangan anggota BPD dalam pemerintahan Desa. Kata Kunci : Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Pemerintahan Desa, dan Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

In the area of local autonomy, the Regency of Tegal has not regulated any formula concerning the delegation of authority from the regent to the sub district’ heads, particularly regarding the production of I.D. cards. Such condition inflicts the mismanagement of authority delegation concerning the production of I.D. cards against the progression of local autonomy. This problem shall be management of authority delegation regarding the production of I.D. cards in Tegal Regency; what is the obstacle faced in delegating the authority of producing I.D. cards; and what is the solution to this obstacle. The method used for this research is the combination between empirical and normative law research. The empirical law research was accomplisehed by hosding purposive profound interviews with competent sources and respondents and also by carrying out observation, with the data collected subsequently analyzed in a qualitatively descriptive manner. Normative research was performed through a conceptual and constitutional approach. The results of the research and data analysis are: the management of authority delegation regarding the production of I.D. cards rlies on the signature of the sub districts’ heads on behalf of the regent;theobstacle faced is that there has not been any commission from the regent concerning the delegation of authority regarding the production of I.D. cards; and thesolution to this obstacle is the proposalfor a release of a Regent’s Commission Letter that coordinatesthe delegation of authority from the regent to the sub districts’ heads with a mandatory delegation method concerning the production of I.D. cards. According to the results of the research, it can be inferred that the sub districts’ heads should maintain the production of I.D. cards while waiting for the release of a Regent’s Commission Letter which should be concrete,clear and definite enoughin order to coordinate the delegation fo authority regarding the production of I.D. cards. Keywords: Legislation Function, District Government, autonomy.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Badan Perwakilan Desa,Desa,Legislasi Pemerintahan Desa