TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA DITINJAU DARI ASAS EASE OF ADMINISTRATION

REGINA DITTA PRAMESWARI BISMARK, Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv LLM, LL.D

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Pemungutan PPh atas penghasilan yang diperoleh dari kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan di bursa (“Commodity Futures”) saat ini dipungut dengan PPh Pasal 17 meskipun telah diatur sebagai objek PPh final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Pemungutan PPh Pasal 17 pada transaksi Commodity Futures yang memiliki kompleksitas berbeda dengan transaksi lainnya menimbulkan banyak permasalahan yang berakibat pada adanya urgensi untuk mengembalikan Commodity Futures sebagai objek PPh final. Untuk mencapai hal tersebut, perlu disusun Peraturan Pemerintah yang mampu memberikan skema pemungutan PPh final yang sederhana namun juga adil bagi WP maupun fiskus, di mana salah satu upaya untuk men

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan didukung wawancara sebagai data penunjang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan data-data lain yang mendukung penelitian.

Hasil penelitian ini menemukan justifikasi pengembalian PPh Commodity Futures ke PPh final dan adanya kemiripan karakteristik antara transaksi Commodity Futures dan transaksi saham yang membuka kemungkinan diaturnya PPh final pada transaksi Commodity Futures dengan menjadikan PPh final pada transaksi saham sebagai acuan dalam menentukan DPP, tarif pajak, serta instansi yang akan ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana yang diterapkan dalam PPh final pada transaksi saham. Dari rumusan PPh final yang baru tersebut, dilakukan kajian terhadap kesesuaiannya dengan asas ease of administration.

Income tax collection on income obtained from commodity futures contracts traded on the exchange ("Commodity Futures") is currently levied with Income Tax Article 17 even though it has been regulated as a final income tax object based on Article 4 paragraph (2) of the Income Tax Law. The collection of Income Tax Article 17 on Commodity Futures transactions which have different complexities from other transactions raises many problems which result in the urgency to restore Commodity Futures as a final income tax object. To achieve this, it is necessary to formulate a Government Regulation that is able to provide a final income tax collection scheme that is simple but also fair for taxpayers and tax authorities, where one of the efforts to restore the final income tax is to make the final income tax collection scheme more effective.

This research uses a normative method supported by interviews as supporting data. The type of data used is secondary data which includes books, journal articles, research results, and other data that support the research.

The results of this study found justification for the return of Income Tax on Commodity Futures to the final Income Tax and the similarity of characteristics between Commodity Futures transactions and stock transactions which opens the possibility of regulating the final Income Tax on Commodity Futures transactions by making the final Income Tax on stock transactions as a reference in determining the DPP, tax rate, and the agency to be appointed as the withholder as applied in the final Income Tax on stock transactions. From the formulation of the new final income tax, a review of its suitability with ease of administration principle is conducted.

Kata Kunci : PPh final, Commodity Futures, saham, ease of administration