Meaningful Participation, Not Tokenism: A Proposal for the Transformation of Indonesia's Youth Parliament under UNCRC Article 12

Rafsi Azzam Hibatullah Albar, Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M., Ph.D.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (KHA PBB) tahun 1989 menandai komitmen bersama negara-negara dunia untuk memberikan perlakuan khusus kepada anak-anak sebagai anggota masyarakat dan 'orang dalam proses pendewasaan’. Salah satu ketentuan paling sering terdengar dari Konvensi ini adalah Pasal 12 yang menetapkan hak anak-anak untuk didengar dalam hal-hal yang berkaitan dengan mereka, termasuk dan terutama oleh pemerintah. Banyak negara kemudian mengambil langkah-langkah nyata untuk memastikan pemenuhan hak ini, salah satunya adalah pembentukan parlemen remaja (PR). Di berbagai negara di seluruh dunia, PR sering menjadi platform utama bagi anak-anak untuk menyuarakan pandangan mereka dan mempengaruhi pembentukan produk hukum yang berkaitan dengan mereka. Sayangnya, Indonesia bukan termasuk negara-negara tersebut.

Penelitian ini berkaitan dengan Parlemen Remaja Indonesia yang dilihat dari sudut pandang Pasal 12 KHA PBB. Pertama-tama Penulis melakukan eksplorasi konsep-konsep terkait hak-hak anak dalam proses demokratis dan melengkapi pemahaman melalui berbagai sudut pandang di luar hukum seperti psikologi dan pedagogi untuk memahami sejauh mana hal itu dapat diterapkan. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap program tersebut untuk menemukan cara meningkatkan desainnya sehingga dapat lebih baik memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Konvensi tersebut. Dalam prosesnya, penelitian empiris digunakan dalam bentuk survei tertulis melibatkan 65 peserta sepanjang beberapa tahun terakhir dan diskusi kelompok terpumpun. Selain itu, pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi praktik terbaik di negara lain yang dapat dikontekstualisasikan ke Indonesia.

Penulis menemukan bahwa Parlemen Remaja Indonesia saat ini tidak sesuai dengan tujuan PR seperti yang dirancang secara ideal di beberapa negara lain untuk memenuhi hak anak-anak untuk didengar dalam pengambilan keputusan dalam konteks pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perubahan dalam format dan struktur program, metode pemilihan, dan pemosisian program tersebut dalam hubungannya dengan pihak (lembaga) lain dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

The 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) marks the world’s collective commitment to ensuring special treatment to children as members of the community and ‘adults-in-waiting’. One of the most notable provisions of the Convention is Article 12 which stipulates the right of children to be heard on matters concerning them, including and especially by the government. Many countries have then taken real measures to ensure the fulfillment of this right, one of them being the creation of youth parliaments (YPs). Across various countries globally, YPs often become the primary platform for children to voice their views and influence laws that concern them. Indonesia, unfortunately, is not among said countries.

This research looks into the Indonesian YP, Parlemen Remaja from the viewpoint of Article 12 of the UNCRC. It first delves into ideas related to children’s rights in democratic processes and complements the understanding through multiple lenses outside of the law like psychology and pedagogy to understand just how far it may be applied. Afterwards, an analysis is performed on the program to find ways to improve its design so that it could better cater to the expectations set by the Convention. In doing so, empirical research is employed in the form of a written survey involving 65 past participants across the past few years and a focused group discussion. Additionally, comparative approach is employed to identify best practices that can be contextualized to Indonesia.

It is found firstly that the current state of Parlemen Remaja is not befitting to the purposes of a YP as it is ideally designed in some other countries to fulfill the rights of children to be heard in governmental decision-making. Consequently, changes need to be made in the program’s format and structure, selection method, and positioning in relation to other proponents of the governmental system in Indonesia.

Kata Kunci : Children's Rights, Meaningful Participation, UNCRC, Youth Parliament