PENERAPAN DENDA ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN NOTIFIKASI DALAM PENGAMBILALIHAN SAHAM PT GLOBAL LOKET SEJAHTERA OLEH PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 (STUDI PUTUSAN NOMOR 30/KPPU-M/2020)

Viralaksmi Wicaksono, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemikiran pengaturan denda administratif sebagai akibat hukum atas keterlambatan laporan pengambilalihan saham setelah ada perubahan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang tidak lagi memberikan batas maksimal atas denda administratif sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)  serta mengetahui penerapan denda administratif tersebut  dalam Putusan Nomor 30/KPPU-M/2020.

Jenis penulisan dalam penulisan hukum ini merupakan penulisan normatif-yuridis dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Perolehan sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan perolehan data sekunder adalah melalui studi dokumen dan teori tentang tujuan ideal hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Hasil penulisan menyimpulkan bahwa pelanggaran atas Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dapat diterapkan sanksi denda dalam UU No. 6 Tahun 2023 karena menghapuskan batas maksimal atas denda administratif sehingga lebih menguntungkan para Pelaku Usaha Terlapor. Namun, penerapan UU Cipta Kerja tidak dapat dipisahkan dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta kerja yang mengatur persentase batasan pengenaan denda administratif didasarkan dari persentase keuntungan bersih dan/atau penjualan selama waktu pelanggaran. Hal ini ditujukan untuk memperhitungkan nilai kemanfaatan dan keadilan atas nilai transaksi supaya tidak mematikan keberlangsungan usaha para pelaku usaha. Namun, Majelis KPPU dalam pertimbangan Putusan Nomor 30/KPPU-M/2020 tidak konsisten dalam menggunakan keberlakuan peraturan perundangan-undangan. Hal ini dibuktikan dengan Majelis KPPU yang masih menggunakan batas maksimal atas denda administratif meskipun telah mengadopsi aturan Cipta Kerja sehingga timbul adanya ketidakpastian.

This legal writing aims to rationale of administrative fine as the legal’s consequences of a late notification of acquisition in the change of Article 47 section (2) alphabet g Law No. 5 of 1999 as amended by Law No. 6 of 2023 that is no longer given the up limit of Rp25.000.000.000,00 (twenty-five million rupiah) and in the aims to the application of administrative five in a case Number 30/KPPU-M/2020.

This type of research in legal writing is a normative-juridical legal research using the type of qualitative data analysis method that produces descriptive analytical data. The data is source obtained from various primary, secondary, and tertiary legal documents. The secondary data is gained through document studies and a theory about the purpose of ideal law stated by Gustav Radbruch.

This research concludes that offense of Article Law No. 5 Year 1999 can be gained within the administrative fine in Law No. 6 Year 2023 due to abolishment of its up limit of administrative fine that makes more beneficial to Reported Business Actors. However, the implement of Law No. 6 Year 2023 can not be separated with Government Regulation Number 44 of 2021 as the implementing regulation of Omnibus Law that regulates the percentage limit of administrative fine’s imposed based on the percentage of its net profits and/or sales value during the violation’s time. This is intended to determine expediency and justice of the transaction value in order to not destroying the business’ continuity of perpetrators. However, the KPPU Assembly in the consideration of a case Number 30/KPPU-M/2020 is inconsistent in applying the current validity of the state’s regulations. This is proven by the KPPU Assembly still uses the upper limit for administrative fine even though the Council has adopted the Omnibus Law that leads into uncertainty.

Kata Kunci : Kewajiban Notifikasi, Denda Administratif, Cipta Kerja