Pelaksanaan divestasi PT. Indonesia Satellite Corporation, Tbk. (INDOSAT) ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

BLULUCI, Anastasia Rosari, Prof. Emmy Pangaribuan, SH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang divestasi saham milik Pemerintah pada PT. Indosat, Tbk. ditinjau dari Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Motode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Dilakukan pula wawancara dengan staf Kementerian BUMN serta General Manager Legal Affairs PT. Indosat, Tbk. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa divestasi saham Pemerintah pada PT. Indosat, Tbk. ini bertujuan untuk melepaskan kepemilikan mayoritas dari negara ke swasta melalui Strategic Partner, sehingga dengan demikian dapat menjadikan PT. Indosat, Tbk. lebih sehat, efisien, dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara. Pemerintah tidak lagi menjadi pelaku usaha, melainkan hanya menjalankan fungsi regulator dan kontrol. Dengan divestasi saham Pemerintah sebesar 41,94% (empat puluh satu koma sembilan puluh empat persen) kepada Singapore Technologies Telemedia (STT) ini, maka status PT Indosat, Tbk. menjadi PMA kembali. Pelaksanaan divestasi yang ditinjau dari UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, menerangkan bahwa pelaksanaan divestasi PT. Indosat, Tbk. dapat diakatakan melanggar ketentuan yang ada pada Pasal 17 ayat (2) butir c tentang Monopoli dan tidak melanggar ketentuan Pasal 25 tentang Posisi Dominan. Hal ini merupakan kesimpulan dari penulis berdasarkan tinjauan yuridis normatif teoritis. Namun praktek monopoli yang melanggar harus dibuktikan dengan proses investigasi yang menyeluruh dan akurat dan diputuskan oleh KPPU menurut Undang-Undang yang berlaku.

The aim of this research is to get the understanding about the Government’s shares divestiture at PT. Indosat, Tbk. that is considered through the Law No. 5/1999 on Prohibitions of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The method of collecting data performed through library research and field research. It was also through interview with the ministry staff of state owner enterprise, the General Manager of Legal Affairs PT. Indosat, Tbk. The data was analyzed qualitatively and the result of the research was descriptively. The research was based on the normatifve judicial approach. The result of the research showed that the divestiture of Government’s shares at PT. Indosat, Tbk. tended to release the ownership from state to private enterprise. Thus, through divestiture, PT. Indosat, Tbk. would be healthier, efficient, and able to give bigger contribution to the state. Government was not business entrepreneur anymore, but did the function of regulating and controling. By divestiture of 41.94% (forty one point ninety-four percent) towards the Government’s shares to Singapore Technologies Telemedia (STT), PT. Indosat, Tbk. has been the foreign investment. The divestiture that considered from the Law No. 5/1999 on Prohibitions of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition performed that the divestiture itself could be violate the Article number 17 verse (2) item c about Monopoly, but did not violate the Article number 25 about Dominant Position. All these things were the conclusion of the writer based on the normative teoritist judicial review. However, the violation of monopolistic practice in shares ownership must be supervised and resolved by the Commission of superintendent that stated on the Law.

Kata Kunci : Hukum Dalam Bisnis,UU No5 Tahun 1999,Monopoli dan Persaingan Usaha,Divestasi, Divestiture, Monopoly, Dominant Position, Shares