Urgensi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Daerah (Studi Pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pawan Ketapang)

Dwiki Septa Pangestu, Prof. Dr. Drs. Paripurna S.H., M.Hum,LL.M.

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pawan Kabupaten Ketapang, urgensi penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pawan Kabupaten Ketapang dan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi sehubungan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pawan Kabupaten Ketapang. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode survei. Data yang digunakan dalam penelitian tesis ini merupakan data primer yang didukung data sekunder dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam hal debitor bahwa BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. 2) Hasil penelitian diketahui Penerapan GCG sangat urgen untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan banyaknya prinsip GCG yang telah lama dilanggar membahayakan kinerja Perusahaan. Terlebih lagi selama ini perusahaan masuk dalam kategori kurang sehat yang membuktikan menjadi sangat urgen untuk segera diterapkan dengan segala konsekuensinya. 3) Hasil penelitian diketahui permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi sehubungan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pawan Kabupaten Ketapang adalah ditemukan adanya tiga masalah yang merupakan implikasi atau akibat dari tidak diterapkannya Prinsip-Prinsip GCG, yaitu : Pertama, gugatan dari karyawan yang pensiun mengenai kewajiban pembayaran uang pensiun atau pesangon yang belum terbayarkan. Kedua, masalah timbulnya protes dari masyarakat yang menggugatnya ke Komisi Perlindungan Konsumen tentang pelayanan yang tidak memuaskan dan perhitungan tarif yang tidak transparan

This research aims to explain and analyze the implementation of good corporate governance in Regional Owned Enterprises (BUMD) at the Tirta Pawan Regional Public Company, Ketapang Regency, the urgency of implementing good corporate governance in Owned Enterprises. Regional Public Company (BUMD) at the Tirta Pawan Regional Public Company, Ketapang Regency and legal problems that occur in connection with the implementation of good corporate governance at Regional Owned Enterprises (BUMD) at the Tirta Pawan Regional Public Company, Ketapang Regency. 

This type of research is normative law with a qualitative descriptive approach with survey methods. The data used in this thesis research is primary data supported by secondary data with interviews and observations. 

The results of this research show that 1) Article 2 Paragraph (5) of Law Number 37 of 2004 states that in the case of a debtor that is a BUMN that operates in the public interest sector, a bankruptcy petition can only be submitted by the Minister of Finance. 2) The research results show that the implementation of GCG is very urgent to implement. This is because many GCG principles have long been violated which endanger the Company's performance. Moreover, so far the company has been in the unhealthy category which proves to be very urgent to implement immediately with all the consequences. 3) The results of the research reveal that legal problems that occur in connection with the implementation of good corporate governance at Regional Owned Enterprises (BUMD) at the Tirta Pawan Regional Public Company, Ketapang Regency, are that three problems are found which are the implications or consequences of GCG Principles are not implemented, namely: First, lawsuits from retired employees regarding the obligation to pay unpaid pension or severance pay. Second, the issue of protests arising from the public who sued the Consumer Protection Commission regarding unsatisfactory service and non-transparent tariff calculations.

Kata Kunci : Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Good Corporate Governance, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah Tirta Pawan Kabupaten Ketapang