Tinjauan Pemberlakuan Kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) di Uni Eropa dalam Perspektif Non-Discrimination Principle pada Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement

AZKA FARRELL RAZAGA, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) melanggar prinsip non diskriminasi di dalam Pasal 2.1 TBT Agreement. Selain itu, untuk mengetahui dan mengkaji mengenai apakah legitimate objectives sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.2 TBT Agreement dapat menjadi justifikasi pemberlakuan Renewable Energy Directive II (RED II) dalam perspektif prinsip non-diskriminasi. 

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan sifat yuridis-normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan serta literatur yang relevan menggunakan analisis secara kualitatif dan diuraikan dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan RED II melanggar prinsip non diskriminasi yang dapat dilihat dari adanya perbedaan perlakuan dalam hal tidak memberikan ruang persaingan yang setara antara minyak kelapa sawit sebagai satu-satunya bahan bakar nabati yang memiliki risiko ILUC tinggi dengan like products-nya dalam bentuk pembatasan konsumsi di Uni Eropa yang menyebabkan perubahan pola persaingan dan bermuara pada kerugian produk impor dari negara anggota, yakni negara-negara penghasil minyak kelapa sawit. Lebih lanjut, alasan Uni Eropa memberlakukan RED II dengan membawa konsep legitimate objectives sebagai justifikasi tidak dapat digunakan meskipun alasan pelindungan lingkungan merupakan salah satu legitimate objectives sebab langkah yang digunakan di dalam RED II guna mencapai tujuan yang sah tersebut tidak sesuai dengan prinsip non diskriminasi. Hal ini disebabkan oleh RED II telah menciptakan diskriminasi yang sewenang-wenang dengan menggunakan metode pengukuran yang tidak pasti secara ilmiah dan tidak melihat fakta serta data bahwa telah banyak negara produsen minyak kelapa sawit yang membuat sistem sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan dan berbasis lingkungan hidup sebagaimana tujuan yang ada di RED II. Selain itu, RED II telah terbukti menciptakan hambatan yang tidak perlu bagi perdagangan berdasarkan 3 faktor pembuktian unsur “menyebabkan hambatan yang tidak perlu bagi perdagangan” sehingga dapat memberikan kesimpulan bahwa Renewable Energy Directive II (RED II) tidak dapat dijustifikasi dengan alasan untuk memenuhi tujuan yang sah (legitimate objectives).

This study aims to examine and analyse whether the Renewable Energy Directive (RED II) violates the principle of non-discrimination in Article 2.1 of the TBT Agreement. In addition, to determine and examine whether the legitimate objectives referred to in Article 2.2 of the TBT Agreement can justify the enactment of the RED II from the perspective of the principle of non-discrimination. 

This research is normative legal research with a juridical-normative nature conducted by examining library materials or secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. This research is researched by conducting searches of relevant regulations and literature using qualitative analysis and described by the deductive method.

The results show that the RED II policy violates the principle of non-discrimination which can be seen from the difference in treatment in terms of not providing equal competition opportunity between palm oil as the only biofuel that has a high ILUC risk with its like products in the form of consumption restrictions in the European Union which causes changes in competition patterns and leads to losses of imported products from member countries, namely palm oil producing countries. Furthermore, the reason why the European Union enacted RED II by bringing the concept of legitimate objectives as justification cannot be used even though environmental protection is one of the legitimate objectives because the measures used in RED II to achieve the legitimate objectives are not in accordance with the principle of non-discrimination. This is because RED II has created arbitrary discrimination by using scientifically uncertain measurement methods and not looking at the facts and data that many palm oil-producing countries have established sustainable and environmentally-based palm oil certification systems as the objectives in RED II. In addition, RED II has been proven to create unnecessary barriers to trade based on the 3 factors of proving the element of "causing unnecessary barriers to trade" so that it can provide a conclusion that the RED II cannot be justified on the grounds of fulfilling legitimate objectives.

Kata Kunci : Renewable Energy Directive II (RED II), Minyak Kelapa Sawit, Perjanjian TBT, Hukum WTO, Prinsip Non Diskriminasi