Pemberian izin lokasi oleh Pemerintah daerah terhadap pelaksanaan deregulasi dalam rangka peningkatan investasi di Kota Samarinda

RUSLIANSYAH, Rusean, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)

Untuk mendorong investasi/penanaman modal di Indonesia melalui penyederhanaan perizinan dan diharapkan dapat menarik pihak swasta/badan usaha untuk berperan aktif dalam pembangunan wilayah sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian izin lokasi pada hakekatnya adalah izin untuk menggunakan dan memperoleh tanah untuk kegiatan pembangunan. Deregulasi perizinan pertanahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal terdiri dari tiga aspek, yaitu: 1. Aspek izin lokasi. 2. Aspek pemberian hak atas tanah. 3. Aspek penerbitan sertifikat hak atas tanahnya. Pemberian Izin Lokasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 di Kota Samarinda, secara yuridis hanya dapat berjalan dua tahun. Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan tentang pemberian dan perpanjangan Izin Lokasi perlu ditingkatkan, demi tercapainya sistem administrasi yang tertib dan baik. jenis sanksi terhadap perusahaan pemegang Izin Lokasi yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dari syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pemberian Izin Lokasi dan perpanjangan perlu dipertegas dan diatur dalam Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Keyword: Izin Lokasi, Deregulation Tanah, Investasi

To encourage investment or capital investment in Indonesia, it is needed to simply permission procedure and hoped could be draw some private companies or business bodies to actively participate in regional developing suitable with the prevail role and law. Principally, issuing the Site License is the license to get and use a land in development and business activities. The deregulation of land affairs license that regulated in Ministry Regulation Number 2/1993 of State Ministry of Agrarian Affairs/Head of National Land Affairs Body about The manners to Get a Site License and right of land for a company to capital investment consist of three aspects that are: 1. Aspect of Site License. 2. Aspect of issuing the Site License right. 3. Aspect of the publishing the right certificate of a land. According to the Ministry Regulation Number 2/1993 of State Ministry of Agrarian Affairs/Head of National Land Affairs Body that the issuing of Site License to provide a land for a company to invest the capital in Samarinda City just has two years of juridical validity. Implementation of supervision and reporting about issuing and extension a Site License needed to improve to obtain a better and order administration system of land affairs. The kind of sanction for a right holder company of a Site License that perform a violation about the requirements of determining policies about issuing and extension a Site License, needed to force and regulated in Ministry Regulation of State Ministry of Agrarian Affairs/Head of National Land Affairs Body. Keyword: Site License, Land Deregulation, Investment

Kata Kunci : Hukum Dalam Bisnis,Investasi,Izin Lokasi