Perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan modal asing di Indonesia :: Studi kasus pada PT. Caltex Pacific ndonesia

ANSHARI, Syaifuddin, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)

Penelitian normatif-kualitatif ini bertujuan; pertama, untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap tenaga kerja Indonesia pada perusahaan modal asing di Indonesia, kedua, upaya yang ditempuh perusahaan dan pekerja Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perburuhan serta peran pemerintah dalam melindungi pekerja Indonesia yang bersengketa dengan perusahaan tersebut. Ketiga, hambatan yang dijumpai pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Responden wawancara terdiri dari perwakilan pejabat perusahaan modal asing, pegawai dinas tenaga kerja Propinsi dan Ketua Serikat Pekerja Perusahaan. Sedangkan responden kuesioner adalah perwakilan tenaga kerja. Data sekunder dan data primer di atas dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan modal asing di Indonesia dilakukan secara preventif dengan mewajibkan perusahaan modal asing untuk mentaati dan melaksanaan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun Upaya yang ditempuh pengusaha dan pekerja Indonesia dalam penyelesaian sengketa perburuhan dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi yang dimaksud adalah pengadilan. Sedangkan penyelesaian secara non-litigasi adalah musyawarah, mediasi dan konsiliasi. Sementara itu peran pemerintah dalam melindungi pekerja Indonesia yang bersengketa pada perusahaan modal asing di Indonesia, pemerintah sebagai mediator dan konsiliator mengupayakan penyelesaian sengketa perburuhan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat (bipatrit) dan itikad baik. yang hasilnya dituangkan dalam kesepakatan bersama. Apabila salah satu pihak tidak menerima dan merasa dirugikan, maka jalur penyelesaiannya melalui jalur litigasi yaitu peradilan. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Hambatan - hambatan yang dijumpai pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia adalah pertama, keterbatasan dana operasional untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan peraturan perusahaan modal asing terhadap tenaga kerja Indonesia. Kedua, tidak telaksananya komunikasi dan koordinasi antar instansi yang ada (Dinas Tenaga Kerja) dengan baik. Ketiga, profesionalisme kerja tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya

This reseach normative-qualitative amis; firstly, to know the protection given by govermen to indonesian labor protection to Indonesian labor of foreign capital company in Indonesia; secondly, to know juricical effort carried out by corporate and Indonesian labor in disputed and government role in protecting Indonesian labor disputing with the corporate; third, to know the challenges faced government in the implementation of labor protection at the company. The data used in this research are sekundary and primary data. The secondary data was obtained with bibliography study. While, primary data was obtained with filed research by using interview and quesitioner methode. The respondents of interview include the representative of funcionary of foreign capital company, the officers of labor departement of province and the chief of Company Labor Union.The both secondary and primary above are analyzed and discribed in qualitative. The result of this research shows that the protection given bay government to Indonesian labor of the foreign capital company (PMA) in Indonesia is implemented preventivelybay obligating the corporate to obey and carry out the cat which prevails in Indonesia. whereas the settling industrial dispute by industrialist and Indonesian labor union is through litigatigation an non litigation. The litigation resolution means jurisdiction. While the litigation resolution means delibration, mediation and concilation ways. The role of government in protecting Indonesian labor who dispute the corporate in Indonesia, the government as mediator dan konsiliator strove for settling dispute by delibration (bipatrit) with good intentions and than the result are written on an agreement paper. If one of two parties disagreement, so settlement on industrial relatiuon dispute is thourgh litigation way, juridiction Moreover, the result of this research shows that the challenges face by Indonesian government in protecting the Indonesian labor at the foreign capital company include: firstly, the limited financing to take care of the foreign capital company rule of Indonesian labor, secondly; the miss comunication and misscoordination among departements (labor departemen); thirdly, the work proffesionalisme didn’t effectively.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,TKI,Perusahaan Modal Asing, Labor – Foregin Capital Company - caltex