Inovasi Politik : Digitalisasi Demokrasi dalam Implementasi E-voting Pada Pilkades di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan

Muhammad Halwan, Prof. Dr. Muhadjir Darwin, M.P.A.

2024 | Disertasi | S3 STUDI KEBIJAKAN

Digitalisasi telah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia tidak terkecuali pada Implementasi e-voting dalam pilkades di sejumlah wilayah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi e-voting dalam Pilkades di Kabupaten Bantaeng. Implementasi sistem e-voting dipandang sebagai respons atas upaya transformasi digitalisasi demokrasi dan wujud dari inovasi politik. Studi ini disandarkan pada penelitian kualitatif dengan menggali data melalui observasi, wawancara dan kuesioner. Analisis data secara kualitatif dimulai dari display atau penyajian data, triangulasi data yang sejenis, dan interpretasi hasil data dan temuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, implementasi kebijakan e-voting merumuskan kebijakan dengan menyusun regulasi sebagai langkah awal sebagai landasan hukum. Kedua, proses penerapan e-voting terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, rekapitulasi akhir dan pelantikan. Pada tahapan persiapan hingga rekapitulasi akhir tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Pilkades secara konvensional (paper based). Adapun letak perbedaannya lebih kepada pemanfaatan sistem elektronik. Wujud penggunaan elektronik diaplikaskan pada tahapan pemungutan suara melalui Direct Recording Electronik (DRE) System. Ketiga, Implikasi dari kebijakan e-voting berdasarkan lima aspek yang dievaluasi terkait implementasi e-voting secara menyeluruh meliputi efektivitas, efisiensi, perataan, kecukupan, dan responsivitas serta dapat dinyatakan bahwa prosesnya telah dilakukan dengan baik secara transparan terhadap keseluruhan proses alur pemungutan suara, akuntabel yang ditunjukkan dengan tingkat kepuasan pemilih yang tinggi terhadap hasil pemungutan suara dan efisiensi terhadap waktu dan anggaran yang digunakan. Selanjutnya, implikasi terhadap lima aspek tersebut juga menjadi suatu perhatian bagi pemerintah terkait sosialiasi yang kurang intens dan infrastruktur seperti mesin e-voting yang terkadang error. Dengan adanya perbaikan pada aspek tersebut sehingga dapat dinyatakan bahwa implementasi e-voting pada pemilihan kepala desa sebagai bagian dari proses digitalisasi demokrasi yang sedang berlangsung dan merupakan wujud nyata dari inovasi politik.

Digitalization has touched various aspects of people's lives in Indonesia, including the implementation of e-voting in pilkades in a number of regions. This study aims to determine the implementation of e-voting in Pilkades in Bantaeng Regency. The implementation of the e-voting system is seen as a response to efforts to transform digital democracy and a form of political innovation. This study is based on qualitative research by gathering data through observation, interviews and questionnaires. Qualitative data analysis starts from the display or presentation of data, triangulation of similar data, and interpretation of data results and findings. 

The results of this study indicate that First, the implementation of the e-voting policy formulates policies by compiling regulations as a first step as a legal basis. Second, the process of implementing e-voting consists of several stages, namely the stages of preparation, nomination, voting, final recapitulation and inauguration. From the preparatory stage to the final recapitulation, it is not much different from the conventional (paper-based) Pilkades. The difference lies more in the use of electronic systems. The form of electronic use is applied at the voting stage through the Direct Electronic Recording (DRE) System. Third, the implications of the e-voting policy are based on five aspects that are evaluated related to the implementation of e-voting as a whole including effectiveness, efficiency, alignment, adequacy, and responsiveness and it can be stated that the process has been carried out properly in a transparent manner towards the entire voting flow process, accountable as indicated by a high level of voter satisfaction with the voting results and efficiency with respect to the time and budget used. Furthermore, the implications of these five aspects have also become a concern for the government regarding socialization that is less intense and infrastructure such as e-voting machines which sometimes have errors. With improvements to these aspects, it can be stated that the implementation of e-voting in village head elections is part of the ongoing process of digitizing democracy and is a concrete manifestation of political innovation.

Kata Kunci : Inovasi Politik, Digitalisasi Demokrasi, E-voting, Pilkades