Eksistensi Yakkum pada Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta setelah berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2001

DEWAYANTI, Anna Victoria, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis yag mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan hukum positif dan bahan hukum lainya. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran dan pemahaman tentang eksistensi YAKKUM pada RS Panti Waluyo setelah berlakunya UU No:16 Tahun 2001 dan Pelaksanaan sistim keuangan yang dilakukan pada RS Panti Waluyo Surakarta setelah berlakunya UU No:16 Tahun 2001. Penelitian dilakuan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan alat studi dokumen.Penelitian lapangan dilakukan dengan mewancarai responden Pengurus YAKKUM Surakarta dan staff RS Panti Waluyo Surakarta. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 1.UU Yayasan mengharuskan YAKKUM mengadakan beberapa perubahan pada AD dan wajib mempunyai organ Pengawas yang berdiri sendiri tidak merangkap organ lain, dengan konsekuensi YAKKUM harus menempatkan organ Pengurus didalam unit kerjanya dan ikut serta dalam melakukan kegiatan operasionalnya supaya Pengawas mempunyai akses kepada unit kerjanya tersebut dan upaya RS Panti Waluyo mempertahankan hidupnya tetapi tidak meninggalkan fungsi sosialnya dengan menerapkan subsidi silang berdasarkan Pasal 25 Permenkes No:159 b Th 1988 jo Permenkes No:920 Th 1986 jo Permenkes No:532 Th 1982 jo SK Menkes No:378 Th 1993, sehingga sesuai Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 8 UU Yayasan berarti berlakunya UU Yayasan tidak mempengaruhi bentuk hubungan YAKKUM dengan RS Panti Waluyo Surakarta. 2.RS Panti Waluyo Surakarta sudah menerapkan laporan keuangan dengan menggunakan sistem managemen modern yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab ( Good Corporate Governance ), berarti sudah sesuai dengan Pasal 48,49, 50, 51 UU Yayasan.

This research adopted a normative legal approach, referring to the effective laws in Indonesia. It used positive law and other legal materials in order to obtain a description of the existence of YAKKUM in Panti Waluyo Hospital Surakarta, and the implementation of financial system after the issuance of the Act no. 16/2001. It conducted both library and field researches. The first was intended to study primary, secondary, and tertiary legal materials by means of document study. The second was conducted by interviewing respondents who were the board of YAKKUM and staffs of Panti Waluyo Hospital Surakarta. From the analysis and discussion, the research drew the following conclusion. 1.YAKKUM should immediately conduct a readjustment to the Act on Foundation by means of alteration in the statute. It is now an obligatory to have an independent supervisor, which implies that YAKKUM must place the Board in its work unit to be involved in the operational functions. It will enable the supervisor to have an access to its work unit so that it becomes a unity in administration and operation. The measure of Panti Waluyo hospital to survive without leaving its social function is by implementing a cross subsidy which refers to Article 25 of the Regulation of Health Minister no:532/1982 Jo the Decree of Health Minister no. 378/1993. 2.YAKKUM implementing financial report using a modern management system which requires transparency, accountability, and responsibility (Good Corporate Governance).

Kata Kunci : Hukum,Yayasan,UU No16 Tahun 2001, board, business, financial system