IMPLIKASI RE-DESAIN DESENTRALISASI FISKAL INDONESIA PADA KEPUTUSAN ANGGARAN PROVINSI DI INDONESIA (Studi Keputusan Angggaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah)
Amzul Zuhdi, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo M.P.P
2024 | Tesis | S2 Administrasi Publik
Pelaksanaan desentralisasi fiskal
di Indonesia, terutama sejak era reformasi telah memberikan berbagai implikasi
dan dampak langsung dan tidak langsung dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan ditingkat daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal yang mengatur
tentang bagaimana hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah di Indonesia mengalami berbagai perubahan dan perkembangan. Seiring
perkembangan dan perjalanannya, kebijakan desentralisasi fiskal Indonesia
terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan
Pusat dan Daerah (UU HKPD) sebagai bentuk desain kebijakan desentralisasi
fiskal terbaru yang mengatur tentang penerimaan pendapatan daerah dan
pengaturan tentang pengalokasian anggaran daerah telah memulai babak baru dalam
pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.
Kebijakan re-desain desentralisasi
fiskal secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi pengelolaan
anggaran daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan melakukan
analisis mendalam tentang bagaimana implikasi re-desain desentralisasi fiskal
pada keputusan anggaran daerah dengan menggunakan konsep implikasi
desentralisasi fiskal (Faguet dan Sanchez, 2021) dan keputusan anggaran (Lee
et.al, 2013). Melalui konsep yang digunakan, penelitian menganalisis dan
menjelaskan bagaimana dengan bentuk desain kebijakan desentralisasi fiskal yang
baru akan mempengaruhi pengambilan keputusan anggaran. Analisis mendalam yang
digunakan oleh peneliti menggunakan metode dan pendekatan kualitatif.
Pengumpulan dan pengambilan data penelitian menggunakan wawancara mendalam dan
analisis dokumen terkait, kemudian dilengkapi dengan berbagai literatur empiris
yang relevan. Kemudian diolah secara sistematis dan interaktif untuk
mendapatkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
melalui kebijakan re-desain desentralisasi fiskal, setiap daerah dapat
dipastikan memperjelas arah dan tujuan pembangunan yang seragam untuk
optimalisasi pembangunan. Kemudian, dengan berlakunya kebijakan re-desain desentralisasi
fiskal menunjukkan bahwa telah mengubah paradigma pengelolaan anggaran daerah,
baik dari penerimaan pendapatan daerah dan sistem transfer antar pemerintah
melalui keterbukaan berbagai peluang sektor perekonomian dan pendapatan daerah
tergantung bagaimana perkembangan fiskal daerah. Pembentukan alokasi belanja
daerah dan kebijakan pembiayaan daerah pasca kebijakan re-desain desentralisasi
fiskal menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keterpaduan anggaran, penciptaan
anggaran konservatif dengan aspek prudentiality (kehati-hatian), dan
meminimalkan risiko keuangan pada anggaran daerah.
Kata kunci: implikasi kebijakan, desentralisasi fiskal, keputusan anggaran
The implementation of fiscal
decentralization in Indonesia, especially since the reform era, has had various
direct and indirect implications and impacts on the process of administering
government at the regional level. The fiscal decentralization policy regulates
how the financial relationship between the central government and regional
governments in Indonesia experiences various changes and developments. Along
with its development and journey, Indonesia's latest fiscal decentralization
policy through Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial
Relations (UU HKPD) as a form of design for the latest fiscal decentralization
policy which regulates regional income receipts and regulations regarding
regional budget allocations has begun the process. new in implementing fiscal
decentralization and regional financial management. The fiscal decentralization
redesign policy will directly and indirectly affect regional budget management
and regional government administration. By conducting an in-depth analysis of
the implications of fiscal decentralization redesign on regional budget
decisions using the concept of implications of fiscal decentralization (Faguet
and Sanchez, 2021) and budget decisions (Lee et.al, 2013). Through the concepts
used, the research analyzes and explains how the new form of fiscal
decentralization policy design will influence budget decision making. The
in-depth analysis used by researchers uses qualitative methods and approaches.
Collecting and retrieving research data uses in-depth interviews and analysis
of related documents, then complemented by various relevant empirical
literature. Then it is processed systematically and interactively to obtain
research results and draw conclusions. The research results show that
through the fiscal decentralization redesign policy, each region can be assured
of clarifying uniform development directions and goals to optimize development.
Then, with the enactment of the fiscal decentralization redesign policy, it
shows that the regional budget management paradigm has changed, both from
regional revenue receipts and the intergovernmental transfer system through
opening up various opportunities in the economic sector and regional revenues
depending on how regional fiscal developments are. The formation of regional
expenditure allocations and regional financing policies after the fiscal
decentralization redesign policy shows that there is an increase in budget
integration, the creation of conservative budgets with aspects prudentiality
(prudence), and minimizing financial risks to regional budgets. Keywords: policy implications,
fiscal decentralization, budget decisions
Kata Kunci : implikasi kebijakan, desentralisasi fiskal, keputusan anggaran/policy implications, fiscal decentralization, budget decisions