EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI DESA PRIMA SEJAHTERA DI BEJIHARJO DAN DESA PRIMA NGUDI REJEKI DI BLEBERAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL

RAHMA PUSPITA NINGRUM, Dr. Ratnawati, S.U.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Fokus utama dalam penelitian ini adalah Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Melalui Desa Prima Sejahtera Di Bejiharjo Dan Desa Prima Ngudi Rejeki Di Bleberan Kabupaten Gunung Kidul. Substansi masalah diidentifikasi sebagai berikut: (1) Bagaimana evaluasi implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan melalui Desa Prima Sejahtera di Bejiharjo dan Desa Prima Ngudi Rejeki di Bleberan  Kabupaten Gunung Kidul; (2) Bagaimana evaluasi implementasi kebijakan ini secara komparatif dan mengapa ada perbedaan?;. Teori yang digunakan dari William Dunn tentang indikator evaluasi kebijakan yaitu: 1) Efektivitas; 2) Efisiensi; 3) Kecukupan; 4) Pemerataan; 5) Responsivitas; 6) Ketepatan. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Prima Sejahtera, yang berhasil dalam pemberdayaan perempuan ditunjukkan karena partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, adanya kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta terjalinnya kerjasama yang baik antara berbagai lembaga masyarakat dan pemerintah desa Bejiharjo. Hal ini mencerminkan adanya sistem politik yang inklusif, transparan, dan akuntabel di Desa Prima Sejahtera, yang memungkinkan terwujudnya pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan kebijakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kelurahan Mandiri Budaya. Di sisi lain, Desa Prima Ngudi Rejeki, yang gagal dalam pemberdayaan perempuan, menunjukkan kurangnya partisipasi politik dari masyarakat dalam pengambilan keputusan, adanya ketidakresponsifan atau dominasi dari elit lokal dalam kepemimpinan, serta kurangnya kerjasama antar-lembaga dalam mendukung pembangunan desa. Hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan politik dan lemahnya sistem politik yang menghambat terciptanya lingkungan yang kondusif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Main focus in this study is an evaluation of the implementation of women's empowerment policies through Prima Sejahtera Village in Bejiharjo and Prima Ngudi Rejeki Village in Bleberan, Gunung Kidul Regency. The substances of the problem are: (1) How to evaluate the implementation of the Women's Empowerment Policy through Prima Sejahtera Village in Bejiharjo and Prima Ngudi Rejeki Village in Bleberan, Gunung Kidul Regency; (2) How is the implementation of this policy evaluated comparatively and why are there differences?;. The theory used by William Dunn regarding policy evaluation indicators are: 1) Effectiveness; 2) Efficiency; 3) Adequacy; 4)  Equity; 5) Responsiveness; 6) Accuracy. This research used qualitative method using data collection techniques through participant observation, in-depth interviews and documentation. The results of this research shows that Prima Sejahtera Village, which is successful in empowering women, is demonstrated by high political participation from the community in the decision-making process, leadership that is responsive to the needs and aspirations of the community, and good cooperation between various community institutions and the Bejiharjo village government. This reflects the existence of an inclusive, transparent and accountable political system in Prima Sejahtera Village, which enables the realization of sustainable women's empowerment and overall community welfare in accordance with the policy of Yogyakarta Special Region Governor Regulation Number 93 of 2020 concerning Independent Cultural Villages/Subdistricts. Besides, Prima Ngudi Rejeki Village, which failed in empowering women, showed a lack of political participation from the community in decision making, unresponsiveness or domination of local elites in leadership, and a lack of inter-institutional cooperation in supporting village development. This shows that there is political instability and a weak political system which hinders the creation of an environment conducive to development and social welfare.

Kata Kunci : evaluasi kebijakan, desa prima, pemberdayaan perempuan